Breaking News

Khlawat, Ikhtilath dan Khamar di Nagan Raya

Khlawat, Ikhtilath dan Khamar di Nagan Raya

Jalan Komplek Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, kerap digunakan pasangan muda mudi untuk berdua yang berujung pada perbuatan khalwat dan ikhtilath, sementara dua kecamatan lain kerap ditemukan kasus konsumsi minuman keras.

Meulaboh | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP – WH) Kabupaten Nagan Raya terus berupaya melakukan operasi rutin di beberapa kawasan yang diyakini terdapat banyak pelanggaran syariat Islam.

Salah satunya di wilayah jalan komplek perkantoran Suka Makmue yang menjadi pusat pemerintah daerah itu.

Misal, dalam sepekan sedikitnya ada dua kali pihak Satpol PP menyisir hingga ke kecamatan. Setiap harinya operasi selalu dipusatkan di jalan komplek perkantoran. Sebab di sanalah terdapat banyak prilaku yang malanggar syariat.

Mayoritas yang terciduk ialah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mahasiswa.

Kabid WH, Kantor Satpol PP WH Nagan Raya, Syafaruddin kepada MODUSACEH.CO mengatakan. Setiap mereka melakukan patroli di wilayah tersebut pasti menemukan pasangan remaja yang duduk manis berdua di pinggiran jalan perkantoran, terlebih pada sore hari.

“Setiap operasi pasti ada kita dapati, namun tidak diberikan penindakan berat. Jika didapati, kami bina agar tidak melakukan hal serupa lagi, karena perbuatan demikian tidaklah elok dan dilarang ajaran Islam, apabila belum menikah,” terangnya.

Perbuatan ihktilath demikian, kata dia, memang kerap terjadi di Kabupaten Nagan Raya. Misal, ketika pihak petugas di lapangan bertanya kenapa pasangan remaja berani berduan. Jawaban yang dilontarkan terkadang hampir tak masuk akal.

“Kami tidak tahu kalau ini tidak boleh berduaan seperti ini,” tiru Syafaruddin.

Kabid WH, Kantor Satpol PP WH Nagan Raya, Syafaruddin

Dia mengakui, sejak gencarnya dilakukan patrol di tahun 2019, ada penurunan terhadap pelaku ikhtilath di wilayah jalan komplek perkantoran Suka Makmue.

Namun bukan berarti tidak ada upaya pencegahan tetap dilakukan, sehingga tidak ada perbuatan pasangan non muhrim yang berujung pada perbuatan zina.

Memang, saat media ini mengamati Jalan Komplek Perkantoran Suka Makmue terlihat sepi. Sebab aktivitas banyak dilakukan dalam ruangan perkantoran.

Di area jalan yang begitu lebar tersebut, terdapat tempat sepi tanpa bangunan dan hanya ada semak belukar atau tanaman sawit.

Lokasi itulah kerap dijadikan tempat pemberhentian remaja berlainan jenis untuk pacaran dan berbincang-bincang serta menghabiskan waktu. Apalagi ketika sore hari tidak banyak lagi aktivitas pegawai karena sudah pulang.

Selain jalan tersebut, Syafaruddin menyebutkan, jalan komplek perkantoran Suka Makmue juga terdapat dua kecamatan lain yang kerap ditemukan pelanggaran syariat Islam. Namun bukan ikhtilath, melainkan basis peredaran minuman keras.

“Terbanyak itu tergantung kasusnya, kalau minuman keras paling banyak terdapat di Kecamatan Darul Makmur dan Kuala Pesisir, itu yang sudah terbukti, kalau khlawat dan perbuatan ikhtilath memang banyak terjadi di pusat perkantoran,” ujarnya.

Jika dilakukan penegakan hukum, maka mereka yang terciduk akan terkena cambuk sesuai hukum jinayat yang berlaku di Aceh. Namun Satpol PP WH lebih menekankan pada pembinaan langsung di lapangan.

Jika terdapat pasangan non muhrim yang tertangkap khalwat maka akan diserahkan kepada pihak keluarga.

Bila perbuatan yang dilakukan sudah terlalu parah, seperti halnya seorang yang menjadi pemakai dan juga pengedar minuman keras, maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Contohnya Rabu, 11 September 2019. Petugas Satpol PP WH mengencarkan razia di dua lokasi, pusat keramaian dan permukiman warga di Kecamatan Suka Makmue dan Kuala.

Yaang menjadi target dan fokus adalah masyarakat yang tidak berbusana muslim. Mirisnya, masyarakat yang terkena dalam razia petugas penegak syariat beralasan memakasi busana muslim (jilbab) terasa panas.

Dalam upaya penegakan hukum Syariat Islam, petugas masih mengalami kendala kurangnya personel. Sehingga pihaknya mengajukan penambahan personil ke bagian pemerintahan untuk memaksimalkan kinerja.

“Saat ini kita hanya punya 29 tenaga kontrak, kita juga memerlukan tambahn 50 personel untuk ditempatkan di kecamatan. Jika ada masalah syariat di wilayah yang jauh dari pusat perkantoran, maka dapat di backup petugas yang ditempatkan di kecamatan,” ujarnya.***

Komentar

Loading...