Terkait Pergub Cambuk di Lapas

Ketua STAIN Meulaboh: Itu Satu Langkah Mundur

Ketua STAIN Meulaboh: Itu Satu Langkah Mundur

Meulaboh | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh Barat, Dr H Syamsuar M Ag, menilai. Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 5 tahun 2018, tentang pelaksanaan hukuman cambuk di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) merupakan sebuah langkah mundur Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam.

Hal itu disampaikan dia kepada MODUSACEH.CO Selasa (17/4/2018).

"Menurut saya ini merupakan langkah mundur Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan syariat Islam yaitu tentang hukuman cambuk," ujarnya.

Pendapat Ketua STAIN Teungku Dirundeng ini tampak berbeda dengan sejumlah akademisi di Banda Aceh yang dinilai terkesan setuju dengan Pergub dimaksud, berbeda halnya dengan Ketua  (STAIN) Teuku Dirundeng Meulaboh, Aceh Barat. 

“Kalau menurut saya kurang setuju proses cambuk itu dilaksanakan di Lapas. Kalau tidak setuju teknisnya tidak perlu kita bicarakan lagi,” tegasnya.

Alasan dirinya tidak sepakat dengan hukuman cambuk yang akan dilaksanakan di Lapas merujuk pada pelaksanaan cambuk pada awal-awal Islam yang menurutnya bahkan sampai kita ke Mekkah, dilakukan di Masjid. "Masjid adalah tempat sujud kita kepada Allah. Diharapkan pelaku yang menjalani hukuman cambuk di depan masjid itu bisa tawadhuk pada Allah, mau bertobat. Diharapkan pelaku pelanggar syariat Islam tersebut bisa berpikir, saya dicambuk untuk tobat, sehingga nanti kembali pada Allah, kembali melaksanakan kegiatan-kegiatan di Masjid. Artinya disini nilai ibadahnya lebih tinggi,” jelasnya.

Dia memberikan contoh, pelaku pelanggar syariat Islam biasanya menjalani hukuman usai shalat Jum'at. "Umumnya para jamaah masih suci, masih berwudhuk. Lalu mereka menyaksikan proses pelaksanaan uqubat cambuk, semua orang bertakbir, beristighfar, “Ya Allah semoga hal ini tidak terjadi pada keluarga saya. "Doa yang suci itu biasanya diaminkan Allah,” ujarnya.

Terkait alasan pemerintah yang ingin menjauhkan anak-anak dibawah 18 tahun, Dr Syamsuar menyebut hal itu bisa diatur dengan keberadaan aparat negara. "Kalau alasannya tidak bisa ditonton anak-anak, negara punya aparat. Masak negara bisa kalah sama anak-anak, ini sesuatu yang memalukan. Negara punya aparat, punya WH, ada tentara, ada polisi, umumkan terlebih dahulu,” ucapnya.

"Selama ini anak-anak menonton prosesi cambuk karena memang dari awal tidak diumumkan bahwa anak-anak tidak boleh menonton. Karena tidak ada pengumuman, anak-anak tidak tahu, makanya mereka ramai-ramai datang  dan menonton,” cetusnya.

Lanjut Syamsuar, alasan memindahkan lokasi hukuman cambuk untuk menghindari anak-anak  bukanlah cara yang tepat.

"Kita memindahkan tempat pelaksanaan cambuk, ini kerja baru lagi. Pengalihan tempat itu belum tentu semua masyarakat setuju. Padahal, pelaksanaan cambuk di tempat terbuka itu menjadi pembelajaran bagi masyarakat lainnya. Tidak di Masjid beralih ke Lapas, berapa orang bisa menyaksikan di situ? Justru nanti tidak boleh direkam, nanti salah juga, mana bisa jadi iktibar bagi masyarakat,” kritik Dr. H. Syamsuar.

Pelaksanaan cambuk di tempat umum selama ini, lanjutnya, sama sekali tidak ada hubungan dengan investasi.

"Justru sudah 12 tahun Aceh melaksanakan syariat Islam. cambuk sudah ratusan kali dilaksanakan di Aceh di depan masjid. Tidak ada persoalan dan hubungannya sama sekali dengan investasi. Makanya, kalau itu menjadi alasan tidak ada investasi di Aceh, tidak betul. Walaupun tidak ada investor, income kita tidak pernah turun. Pandai-pandailah pemimpin mencari investor," sarannya.

Dia meminta Pemerintah Aceh tidak menyalahkan syariat Islam. “Jangan mengkebirikan syariat Islam, jangan mengkebirikan pelaksanaan cambuk, mengkambing hitamkan cambuk di depan umum. Apakah ada jaminan setelah cambuk dialihkan ke Lapas, investor masuk? Kalau ada jaminan, silakan,” imbuhnya.

Tetapi sebaliknya, kata Dr. H. Syamsuar, kalau pemimpin dengan rakyatnya bekerja dengan baik, jujur, tidak minta-minta fee, itu justru investor akan datang. “Kenapa investor tidak datang, justru karena banyak sekali persoalan  yany dihadapi, berliku-liku. Apalagi dilihat dari segi HAM, ini kan syariat Islam, justru menghormati HAM," tutupnya***

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...