Terkait Gugatan Hasil Konferda PDIP Aceh

Ketua PDIP Aceh Muslahuddin Daud: Tanya Saja Kepada DPP

Ketua PDIP Aceh Muslahuddin Daud: Tanya Saja Kepada DPP
Muslahuddin Daud (Foto: Ist)
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Banda Aceh

Banda Aceh | Muslahuddin Daud, Ketua DPD PDIP Aceh terpilih hasil Konferda PDIP Aceh, 3 Agustus 2019 lalu di Banda Aceh, menanggapi dingin, terkait rencana rekan separtainya, Imran Mahfudi akan menggugat hasil Konferda tersebut ke Mahkamah Partai (MP).

“Semua ada mekanisme dan itu kebijakan DPP. Jadi, sebaiknya tanyakan saja pada DPP PDIP,” kata Muslahuddin  santai,” Selasa, 6 Agustus 2019. Selebihnya, mantan konsultan Bank Dunia ini memilih untuk irit bicara. Alasannya, lebih lebih konsentrasi untuk melakukan konsolidasi partai, menjelang pelaksanaan kongres di Bali dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Kader yang juga calon ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aceh, Imran Mahfudi menyatakan akan menggugat hasil konferensi daerah (konferda) partai itu ke Mahkamah Partai (MP).

Dia menilai, pelaksanaan konferda pada 3 Agustus lalu yang menetapkan Muslahuddin Daud (kader eksternal partai) sebagai ketua terpilih PDIP Aceh, tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Partai.

"Rencana dalam minggu ini saya gugat," katanya seperti diwartakan Serambinews.com, Senin (5/8/2019). Imran menyatakan, pelaksanan konferda harus sesuai dengan AD Partai. Misal, kepengurusan DPD diputuskan dalam forum konferda, tidak ditunjuk DPP sebagaimana yang terjadi dalam konferda kemarin.

Dia menyebutkan, dalam konferda itu, dirinya selaku kader internal sudah mendapat 11 dukungan dari DPC untuk maju sebagai ketua DPD. Selain Imran, ada 12 calon ketua lainnya yang direkom oleh DPC, termasuk Karimun Usman.

"Menurut dia, DPP telah melanggar Pasal 72 ayat (3) Anggaran Dasar Partai," ungkap Imran, sambil menyampaikan bahwa gugutan itu akan disampaikan oleh dirinya sendiri. Menurut Imran, pada konferda sebelumnya DPP hanya menetap calon, sementara yang memutuskan ketua tetap forum konferda secara musyawarah mufakat.

Melalui gugatan itu, dia meminta DPP membatalkan hasil konferda pada 3 Agustus lalu karena melanggar AD Partai. "Dan menyatakan Pengurus DPD PDIP Aceh yang telah dilantik/diambil sumpah jabatan pada 3 Agustus lalu tidak sah," gugat Imran Mahfudi.***

Komentar

Loading...