Breaking News

Ketua Partai Aceh Simeulue Dukung Laporan DPA Partai Aceh Terhadap Denny Siregar

Ketua Partai Aceh Simeulue Dukung Laporan DPA Partai Aceh Terhadap Denny Siregar
Ketua PA Simeulue, Hendri Wedi

Simeulue | "Kita sangat mendukung laporan yang dilakukan Dewan Pimpinan Aceh (DPA), terkait Denny Siregar yang telah melakukan pencemaran nama baik pada masyarakat Aceh," demikian dikatakan Hendri Wedi, Ketua Partai Aceh Kabupaten Simeulue, Jumat, 26/07/2019.

Dikatakannya, apa yang dilakukan oleh DPA Partai Aceh itu merupakan langkah hukum terhadap apa yang telah diperbuat oleh Denny Siregar, sebab tindakan Denny Siregar itu merupakan hal yang tidak baik serta sangat merugikan masyarakat Aceh.

"Pelaporan itu merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik PA untuk menjaga harkat, martabat rakyat Aceh dari perbuatan maupun tindakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Denny Siregar itu," jelas Hendri Wedi.

Lebih lanjut dikatakannya, apa yang telah diperbuat oleh Denny Siregar itu semuanya tidak mendasar, profokatif, serta sudah termasuk dalam ujaran kebencian, sebab seharusnya ia mengerti Aceh itu memiliki wewenang khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang khsusus Aceh.

Sebelumnya, DPA PA melalui Juru Bicara Muhammad Saleh bersama anggota DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi dan Fahmi Mada SH, seorang warga Aceh di Jakarta, melaporkan Denny Siregar ke Bareskrim Mabes Polri.

Denny dinilai telah melakukan ujaran kebencian dan permusuhan terhadap elemen rakyat Aceh, terkait wacana Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang saat ini masih berproses di DPR Aceh.

Salah satu pasalnya, mengatur tata cara poligami di Aceh. Nah. melalui rekaman video yang diunggah melalui youtube, 9 Juli 2019. Denny dengan sangat provokatif dan tendensius menyatakan pendapatnya dengan menyudutkan elemen rakyat Aceh.

Hasil sementara, setelah melapor dan berkonsultasi dengan penyidik cyber crime Bareskrim Mabes Polri, Senin dan Jum'at pekan lalu. Selasa, 23 Juli 2019, sekira pukul 20.00 WIB, dinyatakan dapat diterima.

Laporan itu tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan (STTL), Nomor: STTL/348/VII/2019/BARESKRIM, 23 Juli 2019.

"Denny kita jerat Pasal 28 ayat 2, UU No: 11/2008 tentang ITE dan Pasal 156 KUHP," jelas Jubir PA, Muhammad Saleh.***

Komentar

Loading...