Qanun Hukum Keluarga

Ketua MiSPI Aceh, Syarifah Rahmatillah: Bab Poligami Harus Dihapus!

Ketua MiSPI Aceh, Syarifah Rahmatillah: Bab Poligami Harus Dihapus!
Ketua Mitra Sejati Kerja Perempuan Indonesia (MiSPI) Aceh, Syarifah Rahmatillah
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI) Aceh, Syarifah Rahmatillah menilai. Pasal poligami yang diatur dalam qanun hukum keluarga harus dihapuskan dalam qanun tersebut. Hal itu disampaikan, Rabu, 10 Juli 2019.

Dia mengatakan, qanun hukum keluarga yang di dalamnya ada bab tentang poligami, sebelumnya sudah diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974. Karena itu, dia meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk menghapuskan bab tentang poligami.

“Qanun ini sama persis dengan Undang Undang No. 1 Tahun 1974  yang di dalamnya berbicara tentang poligami yang memperbolehkan beristri lebih dari satu. Sehingga, peraturannya sama. Tidak ada yang luar biasa. Hana payah peu leubeh-lebeuh lah (tidak usah berlebihan) biasa saja,” ujarnya.

Dia menjelaskan, qanun hukum keluarga sudah sangat lama diusulkan. “Dan ini merupakan yang terakhir dibuat. Yang utama dalam rancangan undang-undang itu, diatur tiga hal. Yaitu sebelum menikah, saat menikah, dan setelah menikah. Yang sekarang ini juga sama isinya,” ucapnya.

Selain itu, dia menilai qanun tentang poligami tidak akan berefek untuk keadilan pada perempuan. “Tidak akan berefek, karena permasalahnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jadi tidak ada yang luar biasa sekali,” terangnya pada awak media. 

Karena itu dia berpendapat, bab tentang poligami tidak perlu dibuat dalam qanun hukum keluarga. Kecuali dalam qanun rancangan bab itu, terdapat mahar gratis yang diberikan Pemerintah Aceh. Atau ada pembatalan nikah untuk suami yang tidak adil. “ Nah, dalam qanun tersebut tidak ada. Yang itu persis dengan qanun sebelumnya,” ungkap Syarifah.

Selanjutnya, dia menghimbau kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan. Untuk tidak keliru mendengar informasi yang beredar. “Jika disebut pelegalan poligami, memang sudah legal dalam agama Islam. Namun, mempunyai syarat dan lain-lainnya,” jelasnya.

Syarifah mengaku heran dengan isu para istri sudah gelisah sekali terhadap rancangan qanun poligami ini. “Padahal belum membaca dan melihat qanun. Peraturan dalam Al-quran sebenarnya lebih parah lagi. Jika dalam Al quran tidak dijelaskan mengenai persetujuan istri, tapi disebutkan suami harus adil,” ujarnya.

“Siapa yang hari ini yang dapat mendefenisikan adil bagi saya. Gak ada, cuma saya dan suami saya. Sehingga kita tahu yang dinamakan adil itu apa! Jadi, kalau ibu-ibu hari ini meriah dan heboh tentang poligami. Ya, memang boleh tetapi bukan wajib. Jika dalam keadaan sangat mendesak atau keadaan darurat. Tapi itu juga harus ada syarat. Syarat itulah yang harus dijabarkan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Yaitu, jika istri sakit dan harus ada izin istri,” ujar Syarifah.***

Komentar

Loading...