Breaking News

Terkait Rancangan Qanun Aceh Tentang Hukum Keluarga

Ketua Komisi VII DPRA, Ghufran Zainal Abidin Harap Publik Jangan Salah Artikan Qanun

Ketua Komisi VII DPRA, Ghufran Zainal Abidin Harap Publik Jangan Salah Artikan Qanun
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ghufran Zainal Abidin, MA menegaskan. Masyarakat atau publik selama ini salah menilai Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga yang di dalamnya terdapat Bab Poligami. Padalah dalam qanun tersebut, memiliki aturan ketat yang harus dilakukan. Selain itu, Qanun Hukum Keluarga justru memberikan perlindungan kepada anak dan juga istri.

Itu disampaikan selesai mengikuti, rapat dengar pendapat (RDPU) Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga, di Gedung Utama DPRA Jl. Tgk Daud Beureueh No.H.M. Kota Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Kamis, 1 Agustus 2019.

Katanya, persepsi publik melihat hukum keluarga seakan-akan poligami dilegalkan tanpa adanya aturan. “Nah, Hari ini kita melihat dalam RDPU, bahwa qanun ini bahkan sangat tidak mudah bagi seseorang untuk menikah lebih dari satu istri. Karena harus melalui Mahkamah Syar'iyah. Jadi jangan salah diartikan,” kata Ghufran.

Bahkan untuk pernikahan siri yang selama ini sudah terjadi, akan dijadikan pelanggaran dan mendapatkan sanki. “Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 8, yaitu siapa pun yang terlibat dalam pernikahan dan tidak tercatat dikenakan sanki yang diatur dalam Pasal 187. Dengan maksimal hukuman cambuk 25 kali,” jelasnya.

Harus diketahui, timbulnya Qanun Hukum Keluarga ini adalah untuk memberikan ketertiban dalam memenuhi hak istri dan perlingunan anak yang lebih baik. Dari semua pasal yang ada dalam Qanun Keluarga, merupakan filosofi dan semangat untuk ketahanan rumah tangga di Aceh.

“Yaitu untuk memperkuat keluarga dan mengurangi terjadinya perceraian. Jadi persebsi yang selama muncul salah, semangat kita adalah untuk melindungi perempuan, tidak ada nikah siri, melindungi anak-anak dan memenuhi haknya serta menertibkan praktek pernikahan lihar yang selama ini banyak terjadi,” ungkapnya lagi.

Ghufran berharap, dengan adanya Qanun Hukum Keluarga. Kedepan tidak ada lagi pernikahan liar. Jika pun kedapatan, maka pernikahan liar itu akan dikenakan sanksi berupa denda 20 gram 100 gram atau dikonvensi hukum cambuk sebanyak 15 sampai 25 kali.

“Untuk itu kita berharap praktik pernikahan yang tak ketahui, tidak aka ada lagi di Aceh. Aturan menambah istri sempat heboh padahal semua ada aturan yaitu, melalui mahkamah dan ada syarat-syaratnya serta kriterianya yang diatur pada Pasal 7, 8, 9. Ada syaratnya yang harus dilengkapi di Mahkamah Syar'iyah, dan ada kewenangan hakim dengan mempertimbangkan apakah laki-laki ini bisa diberi izin untuk beristri lagi. Intinya, setelah mendengar rapat dengar pendapat ini, tim pembahas rancangan Qanun Keluarga akan kembali melakukan penyempurnaan. Masukan-masukan akan kita perbaiki, semua masukan kita pertimbangkan dan kita berharap bisa selesai bulan September 2019,” tegasnya.***

Komentar

Loading...