Terkait Penahanan Geusyik Meunasah Rayek, Kecamatan Nisam Aceh Utara

Ketua Komisi II, Nurzahri Kecam Laporan Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh

Ketua Komisi II, Nurzahri Kecam Laporan Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengelar konferensi pers terkait masalah penahanan Geusyik Teungku Munirwan, Meunasah Rayek, Kecamatan Nisam Aceh Utara. Temu pers itu berlangsung di Ruang Rapat Komisi II. Jalan Tgk Daud Beureueh No.H. M, Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Rabu, 24 Juli 2019.

Ketua Komisi II, Nurzahri, ST mengatakan pihaknya menerima laporan tentang satu kasus krimainalisasi yang terjadi terhadap Geusyik Teungku Munirwan, Meunasah Rayek, Kecamatan Nisam Aceh Utara. Geushik tersebut, dituduh melakukan peredaran bibit atau benih padi IF8 yang tidak bersertifikat. Dan sekarang kasus tersebut sedang berproses di Polda Aceh.

Katanya, pihak yang melaporkan kasus tersebut yaitu, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. “Geuchik laporkan kepada Polda dengan tuduhan kegiatan yang dilakukan tindak pidana karena menyalurkan bibit yang tidak bersertifikat. Sekarang dia ditetapkan sebagai tersangka," jelasnya saat konferensi.

Nurzahri menjelaskan kisah awal kejadiannya 2017, saat itu Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf membagikan bibit padi IF8 secara simbolis kepada masyarakat, salah satunya yaitu di Gampong Meunasah Rayek, Kecamatan Nisam Aceh Utara.

Setelah itu, guna mendukung visi Gubernur Aceh tadi. Daerah tersebut diadakan panen raya dan dihardiri Presiden RI Joko Widodo. Tapi karena berhalangan Presiden tidak jadi datang, namun dihadiri Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian Aceh, A. Hanan SP, MM.

Saat itu, hasil padi yang menggunakan bibit IF8 meningkat produksi, mencapai 11 ton per hektar. Karena sangat memuaskan, masyarakat di tempat tersebut, mengembangkam hasil padi IF8 tersebut. Nah, tahun 2018, bibit IF8 menjadi primadona di kawasan Aceh Utara. Selain itu, desa Meunasah Rayek, Kecamatan Nisam Aceh Utara, atas keberhasilan dalam perkebunan padi mendapatkan penghargaan level nasional. Sehingga di tahun 2019, desa ini memutuskan membuat satu perusahaan terbatas (PT) yang diberi nama Bunga Des. BUMG kemudian direkrut oleh Geuchik Februari 2019.

Menurutnya Pemerintah Aceh Utara, sempat menjadikan bibit IF8 sebagai unggulan dengan cara mengajukan beberapa badan usaha di Aceh Utara untuk menganggarkan dana desa. Selain itu Nurzahri menjelaskan, sebelum berita ini beredar. Pihaknya sudah membuat rapat dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, A. Hanan SP, MM. Sayangnya tidak ada satu pun hadir, dan melalui handphone mengatakan, alasannya sibuk.

“Dalam kasus, Hanan mengatakan bahwa kejadian ini ada perintah dari Menteri Pertanian RI dengan alasan Geuchik telah melakukan tindakan ilegal. Sehingga pihaknya, membuat laporan ke Polda," ungkapnya. “Kenapa Menteri Pertanian tidak melaporkan sendiri? Dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tiba-tiba melakukan proses hukum. Dan beliau bersikeras melapor ke Polda?" ungkapnya sambil bertanya dengan nada marah.

Sebab itu, dia mengecam tindakan Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh, A. Hanan SP, MM. “Ketika ada rakyat kita yang berhasil dalam sektor pertanian, pemerintah tidak membantu. Seharusnya, pemerintah harus campur tangan dalam proses perizinan," katanya kesal.

Dia menduga, ada faktor persaingan bisnis dengan beredarnya IF8, sehingga menyebabkan beberapa jenis padi yang beredar tidak ada penggemarnya lagi. Dan muncullah perbuatan mengkriminalkan petani di desa Meunasah Rayek.

“Kami mengharap Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, mencabut pelaporan ini. Secara kronologis bibit ini diserahkan Gubernur Aceh. Seharusnya Pemerintahh Aceh bertanggung jawab, bukan malah ketika bibit sudah tersebar kemudian dikriminalkan. Saya sangat marah," kata Nurzahri.***

Komentar

Loading...