Terkait Pemukulan Azhari Cage

Ketua Komisi II DPRA Nurzahri Minta Kapolda Aceh Copot Kapolresta Banda Aceh

Ketua Komisi II DPRA Nurzahri Minta Kapolda Aceh Copot Kapolresta Banda Aceh
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Nurzahri, ST meminta Kapolri melalui Kapolda Aceh untuk mencopot Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto  dari jabatanya.

Alasannya, karena dia mengaku tidak ada oknum polisi yang melakukan pemukulan terhadap anggota DPRA, Azhari Cage, Kamis lalu. Itu disampaikan saat konferensi pers di ruang Badan Anggaran DPRA, Jalan Tgk Daud Beureuh, Kuta Alam, Banda Aceh, Jumat sore, 16 Agustus 2019. 

Kata dia, harusnya Kombes Pol Trisno Riyanto dicopot dari jabatanya, supaya kejadian ini tidak berulang. Sebelumnya, dalam video yang tersebar di media sosial, terlihat jelas oknum polisi  dari Polresta Banda Aceh memukul Azhari Cage dengan sengaja.

"Sudah sewajarnya Kapolri memeriksa dan mencopot Kapolresta Banda Aceh. Karena dia mengatakan tidak ada aksi memukul. Itu merupakan upaya melindungi anak buahnya," kata Nurzahri, marah.

Menurutnya, kejadian penganiayaan yang menimpa Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage diluar prosedur dan bukan kali pertama dilakukan oknum polisi. Hal serupa juga pernah terjadi saat mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa terkait PT. EMM beberapa waktu lalu di Banda Aceh. "Dan kemarin terulang kembali hal yang sama," kata Nurzahri.

Dia menduga ada penanganan yang salah terhadap prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian. "Atau pun prosedur sudah benar, tapi tidak dijadikan sebagai bahan rujukan dalam bekerja," ungkapnya.

Sebab itu, kejadian yang sama terulang kembali. Seharusnya, anggota DPRA sebagai lembaga negara diayomi. "Namun, nyatanya proses pemukulan itu dilakukan dengan sengaja," duga dia .

Selain itu, anggota DPRA Fraksi Golkar, Muhammad Saleh, menegaskan. Pihaknya menyesali dan mengecam kejadian semena-mana yang terjadi kepada anggota DPRA saat sedang bertugas.

"Azhari adalah Ketua Komisi I yang sedang melakukan tugas untuk menerima aspirasi mahasiswa. Ini dilindungi undang undang," jelasnya. Sebenarnya, tidak ada ruang untuk terjadi pemukulan. Dan kejadian ini, tidak bagus ditonton masyarakat.

"Supaya tidak terjadi hal yang sama kedua kalinya, oknum polisi harus diberi tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," harapnya. Itu sebabnya, DPRA akan mengikuti proses kasus ini secara tuntas.

"Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Kami sangat menyesali, insiden apa pun ada prosedur tetapnya," jelas Muhammad Saleh.  "Kapolda harusnya, mengambil tindakan tegas, supaya tidak terjadi lagi hal serupa," ucapnya. 

Selain itu, Fraksi PAN Sulaiman Ali, juga ikut memberi pendapat.  Katanya, dia mendukung penuh pernyataan sikap semua jajaran di  DPRA. Alasannya, saat itu baru saja usai memperingati Hari Damai Aceh ke-14 tahun atau MoU Helsinki. Naasnya, peristiwa pengkoyokan pun terjadi.

"Polisi tidak perlu melakukan tindakan anarkis seperti ini kepada mahasiswa yang mengunakan haknya, menyatakan pendapat," jelas Sulaiman. Makanya, pimpinan dan anggota DPRA sangat menyesali terjadi peristiwa di Gedung DPRA.

"Tanpa ada rasa penyesalan dan diskusi, langsung melakukan tindakan. Padahal Azhari sedang melerai saat adik-adik dipukul. Dan saya rasa mahasiswa pun merupakan orang yang masih mau mendegar nasihat, jadi tak perlu di pukul," ungkapnya.

Dia berharap, semua pihak dapat menyikapi kejadian ini dengan objektif. "Kita minta Kapolri di Jakarta melihat secara jernih dan memberi rasa keadilan. Kami sedang menyelesaikan banyak tugas di akhir masa kerja dan berharap pihak keamanan dapat bekerja sama," kata Sulaiman Ali.***

Komentar

Loading...