Terkait Dugaan Tiga Tim Pansel Seleksi SKPA Pemerintah Aceh Pengurus Parpol

Ketua KASN Sofian Effendi: Kami Segera Lakukan Penyelidikan!

Ketua KASN Sofian Effendi: Kami Segera Lakukan Penyelidikan!
google.com
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Dikonfirmasi berulang kali sejak, Senin (27/11/2017) sampai Sabtu (02/12/2017), akhirnya Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi menyampaikan sikap lembaga independen tersebut, terkait proses tiga nama anggota tim seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dibawah kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. Ketiganya masuk dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA).

Baca: Bagaimana dengan Posisi Teuku Setia Budi?

Memang, ketiga nama tim seleksi tadi yaitu, T. Setia Budi, Marwan Sufi dan Syarifuddin Z, telah menyatakan surat pengunduran diri tanggal 14, 17, dan 18 Juli 1017. Namun, dalam Surat Keputusan Kemenkumham RI, Kantor Wilayah Aceh, No:W1-306.AH.11.01 tahhun 2017, tanggal 18 Juli 2017, masih tertera nama T. Setia Budi, anggota Dewan Panasehat Pusat Partai Nanggroe Aceh, Marwan Sufi, menjabat Sekretaris Departemen Pemerintahan dan Anti Korupsi Dewan Pimpinan Pusat PNA, dan Syarifuddin Z sebagai anggota Mahkamah Partai Nanggroe Aceh."Trims  Juli infonya, kami akan segera lakukan penyelidikan," kata Sofian Effendi menjawab konfirmasi media ini melalui WhatsApp, pukul 03.47 Wib, Senin dini hari (04/12/2017).

Baca: Aturan Melarang Panitia Seleksi JPT Pratama dari Pengurus Partai Politik

Bergeraknya Ketua KASN untuk segera melakukan penyelidikan bukan tanpa sebab. Maklum, Pasal 114 ayat (6) huruf c mengatur panitia seleksi tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik. "Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik," seperti dikutip pasal 114 ayat (6) huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sementara, dalam program Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, merekrut pejabat eselon II dengan sistem fit and proper test. Namun, tidak hanya soal tim seleksi yang menjadi pengurus partai politik. Soal usia juga paling tinggi 57 tahun 9 bulan dan 58 tahun 9 bula, juga tidak aturan.

Baca: Sekjend PNA Kirim Bukti Pengunduran T. Setia Budi, Marwan Sufi dan Syarifuddin Z

Karena itu, PP Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen PNS mengatur usia paling tinggi bagi JPT Pratama,  itu 56 tahun.Kecuali JPT Utama dan JPT Madya yang disyaratkan usia paling tinggi 58 tahun. Mekanismen usia tersebut diatur dalam Pasal 107 huruf a angka 6, huruf b angka 6 dan huruf c angka 6. "Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun," sebut PP Nomor 11/2017 itu.***

Komentar

Loading...