Breaking News

Sikapi MoU Hukuman Cambuk Tertutup

Ketua FPI Aceh Tgk Muslim At Thahiri: Gubernur Irwandi Jangan Coba Permainkan Syariat Islam di Aceh!

Ketua FPI Aceh Tgk Muslim At Thahiri: Gubernur Irwandi Jangan Coba Permainkan Syariat Islam di Aceh!
Tgk Muslim At Thahiri/ Google.com

Banda Aceh | Ketua Front Pembela Islam (FPI) Aceh Tgk Muslim At Thahiri angkat bicara terkait penandatanganan Memorendum of Understanding (Mou) antara Pemerintah Aceh dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, tentang pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan secara tertutup di dalam Lapas atau Rutan.

Tgk Muslim At Thahiri, meminta pusat tidak ikut campur mengenai kekhususan Aceh. Katanya, Menkumham RI Yasonna Loaly tidak punya hak untuk melakukan intervensi pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dan tidak ada urusan melakukan MoU dengan Gubernur Aceh. Sebab, pelaksanaan hukum syariat Islam telah menjadi kearifan lokal di Aceh.

“Gubernur Irwandi jangan coba coba mempermainkan syariat Islam di Aceh. Jangan buat Pergub yang bertentangan dengan Qanun yang telah disahkan. Tolong hargai qanun yang telah disahkan DPR Aceh. Karena untuk mengesahkan sebuah qanun bukan biaya sedikit, tapi butuh biaya besar. Itu harus diketahui oleh seorang gubernur,” tegas Tgk Muslim At Thahiri pada awak media di Banda Aceh, Jumat (13/4/18).

Menurutnya, syariat Islam tidak boleh di otak atik dan disesuaikan dengan selera gubernur apalagi pesanan asing. Tapi, apapun dari penerapan syariat Islam harus melakukan komunikasi dengan ulama di Aceh. Dia meminta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menanyakan pada para ulama, apa dasar hukum cambuk harus terbuka di depan umum? “Kenapa Pak Irwandi sibuk memikirkan agar pelaku maksiat tidak malu, sedangkan pelaku maksiat sendiri tidak malu melakukan maksiat secara terbuka. Maka kami ajak Pak Irwandi untuk belajar kembali fiqih dari kitab kitab yang muktabar pada ulama ulama dayah. Jangan curiga kepada syariat Islam  yang seolah olah hukum Islam mendhalimi ummat,” jelasnya.

Tgk Muslim At Thahiri berpesan, siapapun yang terlibat dalam perjanjian dan Pergub Aceh itu, supaya takut kepada murka Allah, dan jangan takut kepada pihak asing. Sebab, menurutnya  asing dan aseng tidak dapat memberi manfaat dan mudharaat tanpa izin Allah. "Maka jangan cari cari alasan untuk melakukan modifikasi hukum cambuk agar asing tak protes. Apakah tak lagi percaya kepada Allah? Kami akan berjuang dengan resiko apapun untuk menyelamatkan Qanun jinayat,” tegas pimpinan dayah Darul Mujahiddin itu.***

Komentar

Loading...