Breaking News

Belum Peroleh Lebel Halal MUI

Ketua DPRK Aceh Besar, Sulaiman  Minta Dinas Kesehatan Hentikan Imunisasi Massal Rubella

Ketua DPRK Aceh Besar, Sulaiman  Minta Dinas Kesehatan Hentikan Imunisasi Massal Rubella
Penulis
Rubrik

Banda Aceh I Ketua DPRK Aceh Besar, Sulaiman SE meminta Dinas Kesehatan Aceh Besar menghentikan imunisasi Measles Rubella (MR) massal yang telah dilakukan mulai 1 Agustus 2018 pada anak-anak. ”Secepatnya harus dihentikan. Karena vaksin itu belum mengontongi lebel halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini perlu ditegaskan, karena kita (Aceh) mayoritas Islam,” tegas Sulaiman pada media ini, Jumat (3/8/18).

Menurut Sulaiman, segala vaksin yang akan dilakukan imunisasi pada masyarakat yang beragaam Islam, harus terlebih dahulu mendapatkan analisis dan pemeriksaan ulama. Sehingga, masayarakat merasa aman. ”Kalau belum ada lebel halal atau keputusan MUI Pusat, kita tidak setuju program ini dilanjutkan. Tunda dulu sampai ada lebel halal,” harap politisi Partai Aceh itu.

Setahu dia, pemberian vaksin imunisasi MR ini sudah keduakali dilaksanakan. Pada tahun 2017 lalu di Pulau Jawa. Sementara, untuk tahun ini dilakukan di luar Pulau Jawa termasuk Aceh. Menurutnya, sejak awal pemerintah harus mengajukan sertefikasi halal terlebih dahulu sebelum dilakukan vaksinasi.

Itu penting, karena mengkomsumsi makanan halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Allah SWT juga telah memerintahkan melalui firmanNya dalam alquran surah Al- Baqarah ayat 168-171. Untuk itu, kepada masayarakat muslim, pemerintah wajib melakukannya. “Begitu juga MUI. Semestinya sejak awal melakukan langkah aktif atas untuk mendorong dilakukan sertifikasi produk ini,” harapnya.

Selain itu, menurut Sulaiman keharusan mencantumkan keterangan halal satu produk tertera dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Dalam UU itu disebutkan sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI. Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untu7k mendapatkan izin pencancuman lebel halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Sebelumnya, pemerintah di bawah Kementrian Kesehatan RI melakukan imunisasi MR bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Di Aceh sendiri, Dinas Kesehatan telah melakukan imunisasi massal sejak 1 Agustus 2018, dan hingga kini telah melakukan imunisasi bagi 59.227 anak. Namun, belakangan timbul pengakuan dari MUI Pusat bahwa vaksin MR belum mendapat lebel halal.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...