Breaking News

Rencana DOKA Aceh Barat 2019

Ketua Menolak, Dua Pimpinan Setuju

Ketua Menolak, Dua Pimpinan Setuju
Ramli, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi, Wakil Ketua dan Usman, Wakil Ketua.
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Sebelum usulan program bersumber dari Dana Otonomi Khusus Kabupaten dan Kota (DOKA) dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas (TDBH Migas), diserahkan pada Pemerintah Aceh, Senin (02/04/2018). Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengusulkan program tersebut pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), untuk dibahas dan disetujui bersama, Sabtu (31/03/2018). Lalu, usulan eksekutif tersebut dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRK Aceh Barat. Namun, dalam perjalanan pembahasan program DOKA TDBH Migas di Banmus DPRK Aceh Barat, tiba-tiba Ketua DPRK Ramli, SE menarik diri alias tidak mau menanda tangani usulan anggaran ini.

Ramli, SE yang dihubungi media ini melalui sambungan telpon, Rabu (04/04) mengakui, usulan program 2019 bersumber dari DOKA dan TDBH Migas itu, tidak mengacu dan berdasarkan indikator. Sehingga menurutnya tidak ada pemerataan. “Satu jam kita buka-buka, ternyata kita lihat pagu yang diajukan untuk dianggarkan 2019 tidak mengacu pada indikator. Dana Otsus itu ada indikator pembahagiannya, ada pemerataanlah,” kata Ramli, SE.

Alasan itu pula, Ramli, SE yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN), mengaku tidak ikut menandatangani dokumen program tersebut. “Saya ngak teken,” ujar Ramli, SE. Berbeda dengan dua pimpinan DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi dan Usman dari politisi Partai Aceh (PA) dan Golongan Karya (Golkar). Setelah mendapat persetujuan bersama dalam rapat Banmus DPRK Aceh Barat, ikut membubuhkan tanda tangan.

Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat Samsil Barmi, di ruang kerjanya, Rabu (04/04) mengatakan. Perencanaan 2019 yang diusulkan eksekutif, itu sudah layak dan berkeadilan untuk kecamatan terisolir. “Perencanaan 2019 yang diusul eksekutif sekarang sudah memadai dan layak serta sesuai. Kalau dibilang pemerataan, dinilai dari tahun-tahun sebelumnya sudah sesuai, berarti ada keadilan. Sungai Mas misal, itu kecamatan terisolir sebelumnya,” ujar Samsi Barmi dari Partai Aceh.

Usman, Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat melalui sambungan telpon, Rabu (04/04) mengatakan. Dalam rapat Banmus, Ramli, SE menarik diri dan dia mengaku tidak tahu kenapa Ramli menarik diri. Namun dua pimpinan yang menanda tangani, tetap sah. “Satu orang tidak sepakat, tetapi dua pimpinan sepakat bisa sah. Apalagi semua Banmus sudah mendukung,” kata Usman.

Diminta tanggapannya soal perencanaan anggaran DOKA 2019 untuk Kecamatan Sungai Mas. Usman menegaskan usulan eksekutif tersebut sangat pantas. “Itu bukan wajar lagi, tetapi sangat wajar,” ujar Usman. Sedangkan Plt Asisten Pembangunan, Ekonomi dan Keistimewaan Aceh (Asisten II) Setda Kabupaten Aceh Barat, Marhaban, SE mengatakan. Dokumen program 2019 sudah diserahkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh, Senin (02/04). “Sudah diserahkan ke Provinsi, Senin,” ujarnya, Rabu (04/04).

Kata Marhaban, mengapa Pemerintah Aceh Barat mengusulkan program peningkatan jalan dan pembangunan jembatan rangka baja di Kecamatan Sungai Mas pada 2019, Rp 16 miliar, untuk membebaskan terisolasinya daerah. Selengkapnya baca edisi cetak pekan depan.***

Komentar

Loading...