Breaking News

Terkait Rencana Lokasi Kampus IPDN di Aceh

Ketua DPRA: Gubernur Aceh Harus  Segera Fasilitasi Dua Bupati

Ketua DPRA: Gubernur Aceh Harus  Segera Fasilitasi Dua Bupati
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Setelah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) Teuku Irwan Djohan dan Dalimi, kini giliran Ketua DPR Aceh Tengku Muharuddin, Selasa petang (09/01/2018) menyampaikan pendapatnya soal lokasi kampus Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN).

Saat diminta pendapatnya, Muharuddin mengaku bahwa yang paling penting Kampus IPDN itu jadi dibangun di Aceh.

“Saya berharap IPDN tetap di Aceh. Tidak dialihkan ke provinsi lain, itu prinsipnya,” ujar Muharuddin, di kerjanya, Kantor DPR Aceh.

Lanjutnya, masalah kemudian ada dua kabupaten menginginkan lokasi pembangunan IPDN tersebut, Aceh Besar dan Bireuen. Kata Muhar kedua-duanya silakan. “Dua-duanya bagus,” sebutnya.

Begitupun, jelas Muharuddin yang paling penting dalam rencana pembangunan Kampus IPDN tersebut adalah, bagaimana Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bisa memfasilitasi antara Aceh Besar dan Bireuen. Tujuannya agar satu bahasa dalam penetapan lokasi dimaksud. Apakah disepakati di Aceh Besar atau Bireuen.

“Kalau hari ini Gubernur mengatakan bahwa menginginkan di Bireuen, tapi kemudian Bupati Aceh Besar  menyurati Mendagri  menginginkan lokasi IPDN itu di Aceh Besar. Jangan sampai berlarut-larut seperti ini. Larut dalam ego sektoral, masing-masing  dan mengedepankan keinginannya masing-masing. Nanti tidak ditempatkan di Aceh, malah dilarikan ke provinsi lain,” ajak kader Partai Aceh itu.

Kenapa Muharuddin mengajak tidak mengedepakan ego sektoral, sebab sebagaimana diketahui baru-baru ini, ada surat masuk dari Kalimantan Selatan, mereka juga sudah mengajukan pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dialokasikan bangunan Kampus IPDN tersebut.

Karena itu, Ketua DPR Aceh berharap ada komunikasi yang harus diintensifkan dari Gubernur Aceh. Apalagi, secara hirarki, gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Kemudian bupati perpanjangan dari Pemerintah Aceh itu sendiri.

“Harusnya dengan kondisi seperti ini, Pak Gubernur sesegera mungkin memfasiltasi dua bupati ini, kita putuskan mana lokasi dibangun Kampus IPDN. Sehingga pada saat pengajuan ke pusat satu bahasa, jangan mengedepankan ego sektoralnya,” saran Muharuddin.

Kemudian sebut Muharuddin, Bupati Aceh Besar misalnya harus iklas dibangun di Bireuen atau sebaliknya, Bupati Bireuen legowo dibangun di Aceh Besar.

“Yang paling penting adalah seni membangun komunikasi oleh gubernur. Dan ini sesegera mungkin dilakukan. Ini peluang emas bagi Aceh, kita tahu alokasi anggaran dari APBN direncanakan 2018, Rp 600 miliar. Ini harus dicermati bersama. Apakah kesempatan emas akan kita sia-siakan,” katanya.

Dia berharap, peluang emas itu disikapi dengan bijak. Jadi peluang emas itu bukan untuk Aceh Besar dan Bireuen saja, tetapi peluang emas untuk Aceh.

Saat ditanyai dimana lokasi strategis pembangunan Kampus IPDN, Muharuddin mengaku kedua kabupaten Bireuen dan Aceh Besar, keduanya strategis.

“Geografis, dua-duanya punya alasan yang kuat. Kalau kita lihat faktor geografis dan letaknya, dua-dunya strategis,” ujarnya.

Sebut Muharuddin, jika bercerita Aceh Besar, dengan bandara, menurut Muharuddin Bireuen juga tidak jauh dengan bandara Lhokseumawe, punya bandara juga. Kemudian Aceh Besar punya dosen fungsional dari Unsyiah, dari Lhokseumawe juga tidak kalah, punya Unimal, ada faktor pendukung juga, tidak kalah juga.

“Semuanya, punya kreteria itu. Yang penting jalan tengahnya, mana dulu kita dahulukan. Maka Gubernur yang memfasilitasi,” kata Ketua DPR Aceh, usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Selasa (09/01).***

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...