Terkait Status Ketua Tim Pansel SKPA T. Setia Budi Masih Pengurus PNA

Ketua DPR Aceh Muharuddin: Kalau Tidak Mendengar, Tim Pansel Kita Panggil!

Ketua DPR Aceh Muharuddin: Kalau Tidak Mendengar, Tim Pansel Kita Panggil!
Azhari Usman/ MODUSACEH.CO

Banda Aceh I Ketua DPR Aceh Tgk. Muharuddin, S. Sos mengaku telah memberikan saran terkait status Ketua Tim Pansel dan fit and proper tes, T. Setia Budi,Marwan Sufi dan Syarifuddin Z, yang masih tercatat sebagai Pengurus Partai Nanggroe Aceh (PNA). “Sebagai bentuk pengawasan. Kalau tidak berubah, kita akan panggil mereka (Tim Pansel),” Kata Muharuddin yang juga Ketua Banggar DPR Aceh pada media ini di Gedung DPR Aceh, Rabu, (13/12/17).

Diakui Muharuddin, sebenarnya DPR Aceh tidak mau terlibat dalam mengurusi Tim Pansel Pemerintah Aceh. Sebab, tim tersebut besifat ad hoc (sementara) bentukan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Namun, karena memakai APBA sebagai pendanaan, DPR Aceh mempunyai kewajiban memastikan tim tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku.

“Tim Pansel harus berjiwa besar. Dengarkanlah keinginan masyarakat. Jangan gara–gara mempertahankan T. Setia Budi dan dua lainnya, masyarakat melihat yang direkrut ini tidak efektif. Tentu sayang, Tim Pansel dengan semangat independen, yang terjadi justeru dikotomi oleh kepentingan partai tertentu. Sama saja bohong,” ungkap Muharuddin.

Itu sebabnya, dia meminta T. Setia Budi bersama dua anggotanya untuk memilih salah satu. Apakah tetap sebagai Pengurus PNA atau sebagai Tim Pansel. ”T. Setia Budi dan Pak Irwandi adalah orang yang taat hukum. Jadikan hukum itu sebagai panglima. Kenapa harus harus mengedepankan ego sektoral masing- masing. Kita berharap,  dari hasil fit and proper test akan lahir SKPA yang handal dan tangguh. Sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing,” harap politisi Partai Aceh itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA) Miswar Fuady, S.H, Senin (04/12/2017) mengirim surat pengunduran diri tiga kader PNA, yaitu T. Setia Budi, Marwan Sufi dan Syarifuddin Z pada media ini. Ketiga surat pengunduran diri itu dengan tanggal berbeda. T. Setia Budi kelahiran Banda Aceh, 31 Oktober 1952, mundur sebagai Dewan Penasehat Pusat DPP PNA tanggal 14 Juli 2017.

Pengunduran ini bukan tanpa sebab. Karena T. Setia Budi merupakan tim panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pemerintahan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. Padahal, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan, seorang panitia tidak menjadi anggota/pengurus partai politik bagi panitia seleksi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 114 ayat (6) huruf c PP Nomor 11 Tahun 2017. Pada hakikatnya berlaku untuk seluruh jenis pengisian jabatan. Sayangnya, hingga kini surat perubahan susunan pengurus PNA belum diterima Kanwail Kemenkumham Aceh."Belum. Kita belum terima itu," tegas  Jailani M. Ali, SH, MH, Kepala Bidang Pelayanan Hukum di Kanwil Kemenkumham Aceh pada media ini melalui saluran telepon, Rabu malam, (13/12/17).***

 

 

 

 

 

 

"Pileg dan Pilpres 2019" - tentukan pilihan Anda! -

Komentar

Loading...