Terkait Surat Irwandi Yusuf akan Pergubkan APBA 2018

Ketua DPR Aceh Mengaku Sudah Melihat Gelagat Itu

Ketua DPR Aceh Mengaku Sudah Melihat Gelagat Itu

Banda Aceh | Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, mengatakan sudah melihat sejak awal, jika Gubernur Aceh Irwandi Yusuf akan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018, melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

"Kami melihat gelagat itu. Dan dorongan untuk mem-Pergubkan sudah ada dari dulu," duga Muharuddin pada sejumlah wartawan di Gedung DPR Aceh, Banda Aceh, Selasa (27/2/18).

Kata Muharuddin, sejak Irwandi Yusuf mengatakan akan mengesahkan APBA 2018 malalui qanun, Banggar DPR Aceh telah bersungguh-sungguh membahas dengan Pemerintah Aceh melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Namun, dalam perjalanannya terlihat TAPA kurang serius melakukan pembahasan. Terlebih, TAPA hanya bersifat teknis, bukan pengambil kebijakan.

"Maka kemarin (26/2) saya dan pimpinan DPR Aceh, memanggil TAPA untuk menanyakan keseriusan mereka, dan hari ini terjawab sudah dengan adanya surat dari Gubernur Aceh," jelas Muharuddin.

Kata Muharuddin, DPR Aceh juga mempertanyakan alasan Irwandi Yusuf melakukan pengesahan melalui Pergub. Sebab, jika Irwandi Yusuf mengatakan telah jatuh tempo setelah 60 hari tidak mencapai  kesepakatan, baru akan jatuh pada tanggal, 1 Maret 2018 mendatang, bukan 27 Februari 2018. "Jadi kami masih berpedoman sampai batas waktu tersebut, setelah itu baru kita ambil sikap," tegasnya.

Namun demikian, Muharuddin meminta Gubernur Aceh untuk melakukan komunikasi dengan DPR Aceh. Sehingga, apa yang diputuskan tidak mengedepankan ego dan nafsu.

"Kami masih membuka diri, kami harap Gubernur Aceh mempertimbangkan secara matang, langkah yang diambil," harap Muharuddin.

Sebelumnya, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf akan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018, melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Kepastian itu diketahui setelah Irwandi Yusuf mengirim surat pada Ketua DPR Aceh, tertanggal 27 Februari 2018.

Dalam surat Nomor 903/7601, pada poin pertama  disebutkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. khususnya yang berkaitan dengan penetapan APBD menyebutkan antara lain, apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, maka Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD. 

Selanjutnya, Irwandi Yusuf mengatakan. Berkenaan dengan hal tersebut, pihaknya memandang perlu untuk memberitahukan kepada pimpinan DPR Aceh bahwa batas waktu persetujuan bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Rancangan APBA Tahun 2018, menjadi Qanun Aceh tentang APBA Tahun 2018 merujuk pada ketentuan Undang-Undang tersebut di atas.  Surat itu juga ditembuskan pada Mendangri dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta Dirjen Kemendagri di Jakarta.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - tentukan pilihan Anda! -

Komentar

Loading...