Iklan HUT 16 TAHUN MODUS ACEH

Sejumlah Kader Golkar Terjerat Dugaan Korupsi

Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai: Perlu Penyelamatan Jika Tak Ingin Terpuruk!

Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai: Perlu Penyelamatan Jika Tak Ingin Terpuruk!
Metrotvnews.com
Penulis
Sumber
Laporan Fahrizal Salim dan dari berbagai sumber/Jakarta

 Jakarta | Kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah kader Partai Golkar diakui Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai  berefek negatif terhadap elektabilitas partai politik ini Pemilu. Tampil pada diskusi bertajuk 'Partai Politik dan Budaya Korupsi' di Puri Denpasar Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin,  24 April 2017 lalu. Terkesan ada kegalauan mendalam dari mantan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ini. Menurut dia, sejak kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) bergulir, elektabilitas Golkar cenderung menurun, padahal sebelumnya sempat naik pasca-Munas Luar Biasa (Munaslub) 2016 dan sikap Golkar mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

“Pasca Munaslub 2016 dan kita berikan dukungan kepada Jokowi di 2019, elektabilitas Golkar dari waktu ke waktu naik signifikan. Tetapi, dengan berbagai macam kejadian akhir-akhir ini, terutama kasus korupsi KTP-E, elektabilitas Golkar cenderung menurun,” ujar Yorrys. Masih kata Yorrys, pasca Munaslub 2016, elektabilitas Golkar naik dari 9% menjadi 15%. Namun, saat ini justru menurun. Kunjungan Ketua Umum Golkar Setya Novanto ke daerah-daerah pun, diakui Yorrys, tidak mampu meningkatkan elektabilitas Golkar. “Kita tidak mau menutup diri dengan cari alasan, tapi itu fakta yang harus dihadapi,” ungkap dia.

Golkar, imbuhnya, tidak memungkiri perspektif masyarakat yang cenderung negatif. Apalagi, Golkar dianggap ingin melemahkan KPK melalui revisi UU KPK dan protes terhadap pencekalan Novanto oleh KPK. “Saya pikir saat ini sudah dalam tahapan partai ini harus diselamatkan,” ungkapnya.

Di tempat sama, Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyebut dalam sistem demokrasi yang semu saat ini, tujuan politik untuk meraih kekuasaan tidak bisa dipisahkan dari kekuatan uang. Tuntutan untuk membiayai ongkos politik, termasuk ongkos partai yang tinggi, membuat banyak kader terjerat korupsi.

Untuk itu, ia mendukung wacana penaikan angka pembiayaan parpol oleh negara. Dengan dana Rp 108 per suara sah yang diraih dalam pemilu legislatif belum cukup untuk membiayai parpol. PAN, misalnya, berdasarkan hasil Pemilu 2014 hanya mendapat Rp 677 juta per tahun. Jumlah itu habis dalam sebulan.

Kembali ke Partai Golkar. Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengakui, ditangkapnya Ketua DPP Golkar Fahd El Fouz juga berpengaruh terhadap nama besar partai berlambang beringin itu. Padahal, kata Yorrys, sejak Golkar baru dideklarasikan Akbar Tandjung, salah satu agenda politik utama ialah menjadi yang terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Namun, melihat banyaknya kader Golkar yang tersangkut korupsi, ia mengaku pesimistis Golkar menjadi partai politik yang terdepan dalam mengkampanyekan pemberantasan korupsi. "Seakan ini periode sekarang paling jelek dalam sejarah reformasi. Keponakan Ketum (Ketua Umum) yang sekarang saksi e-KTP, itu wakil bendahara keponakannya Ketum, gimana coba?" ujar Yorrys seperti diwartakan Kompas.com, Jumat (28/4/2017).

Ia meyakini tertangkapnya Fahd tentu akan berdampak dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Karena itu, kata Yorrys, Golkar memerlukan langkah strategis untuk segera memperbaiki nama baik partai. "Ada 8 kader Golkar yang saat ini tersangkut korupsi, ini harus segera diperbaiki. Makanya saya ribut-ribut soal korupsi ini, supaya Golkar jadi garda terdepan sebagai parpol dalam memberantas korupsi," lanjut Yoryys.***

Komentar

Loading...