Sehubungan Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 2018, Tabloid MODUS ACEH Tidak Terbit, Senin, 20 Agustus 2018. Terbit Kembali 27 Agustus 2018. Redaksi.

Terkait Peraturan KPU RI

Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Nova Iriansyah: Kami Tak Terima Mantan Narapidana Koruptor Untuk Nyaleg!

Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Nova Iriansyah: Kami Tak Terima Mantan Narapidana Koruptor Untuk Nyaleg!
Azhari Usman/ MODUSACEH.CO

Banda Aceh | Jika tak aral melintang, Senin pekan depan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, akan mengirim draf rancangan Peraturan KPU pada Kementerian Hukum dan HAM RI, tentang larangan bagi mantan narapidana koruptor untuk menjadi calon anggota legislatif.

Itu artinya, bagi calon anggota legislatif yang notabenenya mantan napi koruptor yang berniat maju di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, harus gigit jari. Sebab, dalam draf itu jelas disebutkan KPU melarang mantan napi koruptor untuk maju sebagai caleg di tingkat daerah hingga pusat.

Terkait aturan itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat sekaligus Wakil Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah mendukung penuh rencana KPU RI. Dia menilai langkah yang diambil KPU patut diapresiasi karena suatu kemajuan dalam menghasilkan pejabat publik yang baik dan berintergritas.

“Saya pikir, KPU punya dasar untuk mengeluarkan peraturan seperti itu. Saya sebagai unsur Pemerintah Aceh dan Wagub Aceh ikut saja dengan peraturan KPU yang dikeluarkan. Karena pejabat setingkat Presiden dan Wapres masih pada pertimbangan karena basisnya berbeda. Yang satu (para penentang larangan KPU) menyangkut hak asasi manusia. Sementara, basis yang lain (yang mendukung langkah KPU) kondisi terkini di Indonesia,” jelas Nova Irinsyah, Kamis (30/5/18) di Banda Aceh.

Nova menegaskan, di Partai Demokrat sendiri, dari dulu memang tidak mengakomudir mantan narapidana korupsi menjadi caleg, apalagi mantan narapidana dari kasus korupsi, dan sistem itu sudah lama dianut internal Partai Demokrat.

“Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, basis-basis terhadap lamanya ancaman. Sekarang, draf PKPU yang akan dikirim ke Kemenkumham dipukul rata. Tapi, kita di internal Partai Demokrat menyikapinya ikut draf PKPU. Kalau kita mendukung langkah KPU,” tegas Nova Iriansyah singkat.***

 

Komentar

Loading...