Breaking News

Catatan Hari Pers Nasional 2019

Ketika Berita Selera Informasi Jengkol

Ketika Berita Selera Informasi Jengkol
Foto: PWI Pusat
Rubrik
Sumber
Muhammad Saleh/Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Surabaya, Jawa Timur, 9 Februari 2019. Sadar atau tidak, telah membuka kembali memori kita tentang sejarah panjang kelahiran pers di Indonesia. Termasuk Aceh. Dimulai sebagai insan pejuang di era penjajahan hingga Orde Lama, Orde Baru dan reformasi saat ini.

Itu sebabnya, berbagai tantangan telah dilalui media pers di Indonesia maupun Aceh, baik perusahaan pers maupun para jurnalis, terutama dalam menghadapi teror dan intimidasi yang mengarah pada penghilangan nyawa (kasus Udin dan wartawan Radar Bali).

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat, setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik.

Jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu yaitu 60 kasus dan masih tergolong di atas rata-rata. Kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi tahun 2016 (81 kasus), paling rendah 39 kasus pada tahun 2009 lalu. Kekerasan fisik, berupa pemukulan, penamparan dan sejenisnya, masih menjadi jenis kekerasan terbanyak tahun 2018.

20190210-jengkol

Foto: google

Berdasarkan data AJI, selama Januari-Desember 2018, kekerasan fisik terhadap jurnalis setidaknya ada 12 kasus. Jenis kekerasan lainnya yang juga banyak adalah pengusiran atau pelarangan liputan dan ancaman teror, masing-masing 11 kasus. Lainnya adalah, perusakan alat dan atau hasil liputan (10 kasus), pemidanaan (8 kasus).

Dominasi jenis kekerasan fisik dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis ini juga terjadi pada tahun 2017 dan 2016. Pada tahun 2017 misalnya, jenis kekerasan fisik terdapat 30 kasus dari jumlah total 60 kasus. Tahun 2016 sebanyak 35 dari total 81 kasus kekerasan.

Namun, tahun 2018 mencatat jenis kasus kekerasan baru yang bisa menjadi trend mengkhawatirkan di masa-masa mendatang, yaitu pelacakan dan pembongkaran identitas jurnalis yang menulis berita atau komentar yang tak sesuai aspirasi politik pelaku. Lalu menyebarkannya ke media sosial untuk tujuan negatif. AJI mengkategorikan kasus ini sebagai doxing, atau persekusi secara online.

Tantangan tadi semakin nyata dengan menguatnya digitalisasi (teknologi informasi dan komunikasi) atau media online. Ini sejalan dengan berkembangannya media sosial (medsos) seperti facebook, instagram dan twiter sebagai jurnalisme warga yang bebas dari kode etik, etika serta akurasi, validasi serta keseimbangan (cover bothside) dari informasi yang disajikan.

Bukan sebaliknya, menjadi media penyaji: INFORMASI JENGKOL (IJ), mungkin terasa lezat untuk dimakan, tapi ketika bau tak sedapnya menebar kemana-mana dan diungkap, justeru berbalik arah dengan tudingan: mencari-cari kesalahan! Padahal, kode etik jurnalistik jelas menekankan pentingnya, etika serta tanggungjawab berbentuk akurasi, validasi serta keseimbangan (cover bothside).

Disinilah perbedaan dan kualitas antara pers profesional (perusahaan pers dan wartawan) versus  abal-abal tadi. Apa bedanya jika cara kerja atau memproduksi satu berita oleh perusahaan pers dan seorang wartawan tanpa memperhatikan validasi, akurasi (5 W + 1 H) dan konfirmasi dari informasi yang mereka terima dan sajikan?

Bila benar-benar terjadi, ini bukan saja melanggar Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) tapi juga etika pers. Tapi, pola kerja abal-abal tersebut menjadi sahih. Sebab, untuk bisa menyandang status sebagai wartawan, seseorang cukup memegang kartu pers yang dikeluarkan perusahaan media dimana dia bekerja. Padahal, ada aturan yang mengikat yaitu; kompetensi yang diakui Dewan Pers sebagai satu-satunya lembaga yang mewakili negara untuk mengawasi perusahaan pers dan wartawan di Indonesia.

Buka kembali Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Pasal 2 menyebutkan; wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran cara profesional adalah: menunjukkan identitas diri kepada narasumber; menghormati hak privasi; tidak menyuap; menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

20190210-karikatur

Foto: Persma IISIP Sadajiwa

Sementara pada poin kedua Pedoman Media Siber (online), tentang verifikasi dan keberimbangan berita dijelaskan; pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Dan, ketentuan di atas dikecualikan dengan syarat: berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan itu dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

Selain itu, setelah memuat berita, media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

***

Sekilas, tak sulit memang untuk mendirikan satu perusahaan pers, terutama online. Cukup mengurus akte pendirian usaha (PT), membuat web, merekrut wartawan dan kemudian beroperasi. Itu sebabnya, terkadang publik sulit membedakan mana pers profesional versus blog atau bahkan saracen (penebar kebencian) dan informasi jengkol!

Seperti diwartakan tempo.co, Kamis (24/8/2017). Direktorat Tindak Pidana Siber, Badan Reserse Kriminal Polri menangkap tiga orang dari kelompok Saracen, sindikat penyedia jasa konten kebencian. Mereka adalah kelompok bayaran yang mempunyai sekitar 700 ribu pengikut. Mereka punya saracennews.com yang merupakan media yang belum terverifikasi Dewan Pers. Verifikasi menjadi urgent untuk membedakan antara perusahaan pers profesional versus abal-abal.

Secara umum, berita yang ditampilkan di laman tersebut tampak biasa saja. Hanya saja, permasalahan terjadi lantaran kelompok itu juga memproduksi konten hoax dan konten kebencian berbau SARA (suku, ras, agama, dan antargolongan) melalui media sosial.

Di Indonesia saat ini ada sekitar 43.300 media pers (cetak, online dan elektronik). Sementara di Aceh ada sekitar 60-an media pers online yang membanjiri dunia maya. Tapi, yang tercatat di dewan pers berdasarkan data terakhir ada sekitar 200 media online di Indonesia. Ada sekitar 20-an diantaranya (cetak dan online) berada di Aceh yang terdaftar di Dewan Pers. Diperkirakan jumlah media online di Indonesia dan Aceh akan terus bertambah, seiring kurangnya pengawasan dan mudahnya izin mendirikan perusahaan pers.

Karena itu, mulai tahun 2018, Dewan Pers memberlakukan aturan ketat tentang verifikasi terhadap media (cetak dan online), guna mencegah penyalahgunaan media oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Misal, mensyaratkan adanya kode etik internal, peraturan perusahaan yang disahkan Dinas Tenaga Kerja setempat, standart operasional prosedur (SOP) perlindungan wartawan dan tentu saja terdaftar di Dewan Pers Jakarta.

Itu penting karena saat ini banyak pihak tidak punya pegangan media apa saja yang bisa diajak kerja sama dan sehat. Banyak media yang dibuat untuk menjadi “juru bicara” dan "membela" instansi pemerintah atau badan usaha lainnya secara "membabi buta" dengan “bayaran” seadanya. Dan, akan merasa terusik jika persoalan pemahaman kode etik, etika pers serta kompetensi dijadikan bahan evaluasi kritis terhadap kondisi nyata yang terjadi saat ini, khususnya di Aceh.

Karena itu, Dewan Pers akan tetap bekerja sama dengan kepolisian untuk membantu proses-proses penindakan kasus yang berkaitan dengan media. Dan, penyelenggaraan HPN tahun ini, semakin memperkokok kerjasama PWI dengan Dewan Pers, Serikat Perusahaan Pers (SPS), Serikat Grafika Pers (SGP), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia ( PRSSNI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

“Platform media mungkin akan mengalami perubahan, tapi jurnalisme akan terus abadi. Tugas para wartawan dan media yang ada saat ini adalah merawat kebangsaan kita, termasuk dengan menyampaikan kritik dan pandangan-pandangan pers yang independen," kata Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo.

Nah, menjadi aneh dan juga janggal rasanya jika ada perusahaan pers atau wartawan di Aceh yang mendorong Dewan Pers untuk bersikap dan bertindak, menertibkan perusahaan pers, sementara perusahaan media tersebut tidak terdaftar di Dewan Pers. Selain itu, dengan jabatan yang tinggi bagi seorang wartawan (sekelas redaktur atau editor), namun belum mengikuti atau lulus uji kompetensi. Alamak!

Lalu, pantaskah mereka disebut perusahaan pers dan wartawan profesional yang menyajikan berita sekelas; INFORMASI JENGKOL? Biarlah publik yang menilai. Selamat Hari Pers Nasional 2019. Merdeka!***

Komentar

Loading...