Breaking News

Catatan Dibalik Pengukuhan Wali Nanggroe Aceh

Keteguhan Diplomasi Tengku Malek Mahmud di Tengah Turbulensi Politik Aceh

Keteguhan Diplomasi Tengku Malek Mahmud di Tengah Turbulensi Politik Aceh
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, memberi ucapan selamat kepada Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malek Mahmud Al-Haytar, Jumat malam pekan lalu di DPR Aceh (Foto: Muhammad Saleh/MODUSACEH.CO)

MODUSACEH.CO | Paska Pilkada 2017 dan sepanjang tahun 2018, suhu politik di Aceh memang tidak terlalu baik. Kekuatan politik lokal dan nasional yang mengentalkan perbedaan melalui skema koalisi, menjadi kerucut pada dua kutub yang berbeda.

Namun, kanal aspirasi politik melalui koalisi partai nasional-lokal tadi, sadar atau tidak, memiliki tendensi yang berbeda, sesuai kepentingan kelompok elit.

Bisa jadi, itu pula sebabnya, paska kondisi kepemimpinan baru (Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah) yang diusung PNA, Partai Demokrat, PKB, PDA dan didukung PDIP, berada dalam kepungan turbulensi politik, yang secara langsung mengguncang sistem yang sudah dirancang bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.

Faktanya, meski slogan ACEH HEBAT yang digagas Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. Namun, tetap saja ada angin serta badai yang menjadi gangguan bagi stabilitas politik lokal (Aceh). Tragisnya, datang dari samping, belakang maupun depan dari pemimpin terpilih ini.

Maklum saja, posisi konsolidasi politik yang tidak rigid (sesuatu hal yang tidak mudah berubah dan menggambarkan sesuatu yang benar-benar kaku), telah menempatkan koalisi penyokong kepemimpinan lokal tersebut, justru berada dalam kondisi dibawah subordinasi koalisi oposisi yang berseberangan, khususnya Partai Aceh (PA) bersama koalisi Aceh Bermartabat (KBA).

Karena itu, keputusan Pergub APBA 2018, pada akhirnya menjadi jawaban terhadap perangkap yang penuh resiko. Puncaknya, ketika Irwandi Yusuf terjerat tim penyidik KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT), 3 Juli 2017 lalu.

Sebaliknya, kemampuan Nova Iriansyah untuk mengambil keputusan disaat kritis, menjadi hal penting. Ini bermakna, setiap permasalahan merupakan esensi dari causa (penyebab atau faktor) dari  pembangunan itu sendiri, sehingga kemampuan untuk merumuskan resolusi, sesuai identifikasi masalah perlu dikembangkan dengan lugas, guna mencari jalan keluar terbaik.

Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana mengatasi kemelut dalam turbulensi politik Aceh paska tertangkapnya Irwandi dan memasuki tahun politik 2019? Terutama mengunakan formulasi strategi dalam pengambilan keputusan kritis, disaat tidak terkondisikan?

Maknanya, yang harus diperkuat Nova Iriansyah adalah, melakukan persiapan serta perencanaan (format) arah pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

20181217-ketua-dpr-aceh-bersama-wali-nanggroe-aceh

Ketua DPR Aceh Teungku Sulaiman SE, MSM, memberi ucapan selamat kepada Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malek Mahmud Al-Haytar, Jumat malam pekan lalu di DPR Aceh (Foto: Muhammad Saleh/MODUSACEH.CO)

Menilik pada friksi politik yang memuncak pasca Pilkada Aceh 2017 lalu dan paska OTT KPK terhadap Irwandi Yusuf. Tentu, bukan mustahil jika kubu politik Irwandi Yusuf akan berkonfrontasi, mencari celah opportunity (peluang) dalam kesalahan yang mungkin bisa dibuat Nova Iriansyah.

Bila itu terjadi, maka kemampuan dalam merumuskan kebijakan kritis menjadi mandatory (mandat) penting bagi Nova Iriansyah dan kabinet pemerintahan mendatang,  untuk melakukan supervisi dan pengawasan terhadap koalisi di parlemen tadi.

Lantas, apa yang menjadi fokus serta prioritas? Jelas sensitivitas dalam melihat akar persoalan, kemudian mengembangkan solusi alternatif hingga menetapkan implementasi atas choice option (pilihan-pilihan) yang ditujukan sebagai pemecahan dari suitable (kecocokan) terhadap problematika yang dihadapi. Salah satunya, bersikap arif dan bijaksana terhadap perkembangan politik yang ada.

Bercermin pada derasnya arus kritik terhadap lembaga dan Wali Nanggroe Aceh yang kini dijabat kembali Tengku Malek Mahmud Al-Haytar, sadar atau tidak, akan dan telah menyentuh akar rumput, khususnya kalangan pimpinan serta mantan kombatan GAM. Bila kondisi ini terus dibiarkan, bukan mustahil akan menjadi kontra produktif terhadap perjalanan pemerintahan di masa datang. Sebab, bagaimanapun, kekuatan pimpinan dan mantan kombatan GAM masih menjadi people power di Aceh.

Ini bermakna, jika Nova Iriansyah salah mengelolanya, maka akan menjadi masalah sosial dan politik mendasar di Aceh. Itu sebabnya,  eksekutif dan legislatif Aceh serta Jakarta, harus melihat realitas Lembaga Wali Nanggroe Aceh dari perspektif yang sama. Disinilah butuh keikhlasan dan kedewasaan untuk memahami serta melihat dinamika sejarah dan ideologi yang ada, sehingga mampu mereduksi resiko pada lapis terbawah.

Sebab, esensi kepemimpinan sesungguhnya adalah, "grow up others". Maknanya, kepemimpinan yang transformatif ditengah gejolak riak politik, sejatinya harus mampu membangun konsolidasi dan kekuatan politik secara langsung, dengan para pihak yang terlibat, khususnya pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Makanya, perlu pemilahan data dan informasi secara objektif, yang dibangun dari keterwakilan gagasan tentang kemaslahatan rakyat, sehingga dapat terhindar dari decision error (kesalahan dalam mengambil keputusan).

Pada sisi lain, kepemimpinan Aceh mensyaratkan adanya orientasi pandangan yang sama dalam aspek legal maupun power, yang ditujukan bagi aspek strategis dengan gagasan besar dan substantif. Tentu, demi dan untuk kepentingan rakyat!

Nah, beranjak dari realitas turbulensi politik yang kini terjadi di Aceh. Diperlukan pemikiran cerdas, objektif dan rasional dari berbagai elemen terhadap posisi Tengku Malek Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh.

Sebab, lembaga ini lahir bukan hadiah dari pemerintah pusat, melainkan buah dari keikhlasan untuk menerima perdamaian sebagai perjalanan akhir dari konflik bersenjata 30-an lebih antara GAM versus Pemerintah Indonesia.

Nilai dan pesan ideologis inilah yang dipegang erat oleh seorang Malek Mahmud, sehingga dia rela mewakafkan dirinya, demi damai abadi di Aceh. “Perjuangan menuju kemakmuran bersama ini, tidak mungkin akan kita capai jika kita tidak kompak dan bersatu dalam prinsip; taduek ta doeng beu sapue pakat, sang seumeusab meu adoe a,” ucap Wali Nanggroe Aceh ini, dalam sambutan pengukuhannya pada Sidang Istimewa DPR Aceh, Jumat malam pekan lalu di Banda Aceh.

Itu sebabnya, menjadi tidak fair dan adil, jika Wali Nanggroe Aceh direfleksikan dalam dimensi sempit, dengan dalil kinerja dan pemborosan anggaran. Sebab, ada tugas berat dan besar yang masih harus diemban oleh mantan Perdana Menteri GAM ini.

“Ada pertemuan maupun proses diplomasi yang saya lakukan dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri. Semua kegiatan itu, semata-mata agar Aceh tetap damai serta terpenuhi hak-hak Aceh, sesuai MoU Helsinki. Memang saya akui, ada yang bersifat terbuka, juga tertutup atau silient diplomasi,” ungkap Wali Nanggroe pada media ini beberapa waktu lalu di Banda Aceh.

Itu sebabnya, mari dengan sadar kita menjawab satu pertanyaan mendasar; sampai kapan kita mampu mengakhiri untuk menjadi seorang aktor dari satu peran yang disutradarai pihak luar?

Jika kita punya falsafah peumulia jamei (muliakan tamu), kenapa kita tak rela dan ikhlas peumulia syeudara dan kawom (memuliakan saudara dan kerabat)? Salah satunya, kepada Wali Nanggroe Aceh Tengku Malek Mahmud Al-Haytar?***

Komentar

Loading...