Breaking News

Kesimpulan Dewan Pers: Indonesia Barokah Bukan Pers

Kesimpulan Dewan Pers: Indonesia Barokah Bukan Pers
Foto: BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan tabloid 'Indonesia Barokah' ke Dewan Pers. (Zhacky-detikcom)

Jakarta | Dewan Pers membuat pernyataan mengenai Tabloid Indonesia Barokah. Dewan Pers memutuskan Indonesia Barokah tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan pers.

Ini berawal dari informasi yang diberikan Bawaslu Jawa Tengah pada Selasa (22/1) pengaduan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Jumat (25/1). Untuk itu, Dewan Pers berkoordinasi dengan sejumlah lembaga dan hasilnya Dewan Pers menemukan alamat Indonesia Barokah yang tercantum dalam boks redaksi tidak ada.

Dari 16 halaman pada tabloid Indonesia Barokah, ada 3 rubrik yang mendiskreditkan Prabowo-Sandi tanpa disertai verifikasi kepada pihak yang diberitakan. Dewan Pers juga menemukan fakta bahwa tabloid Indonesia Barokah tidak mencantumkan nama badan hukum, penanggungjawab serta alamat percetakan. Nama-nama wartawan juga tidak terdata sebagai wartawan yang mengikuti uji kompetensi wartawan oleh Dewan Pers. 

Dewan Pers yang dipimpin Yosep Adi Prasetyo kemudian menggelar sidang pleno pada hari Selasa (29/1). Sidang pleno memutuskan Indonesia Barokah bukan produk pers. Pelapor dalam hal ini adalah BPN Prabowo dipersilakan melapor dengan UU selain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

20190130-indonesia-barokah

"Kepada pihak yang merasa dirugikan oleh Indonesia Barokah, kami persilakan menggunakan undang-undang lain di luar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, karena dilihat dari sisi administrasi dan konten, Indonesia Barokah bukan pers," jelas Yosep dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (30/1/2019).

Untuk selanjutnya, Dewan Pers menyampaikan pernyataan penilaian terhadap tabloid Indonesia Barokah secara tertulis kepada pengadu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Bawaslu RI, serta Bawaslu Jawa Tengah untuk dapat segera ditindaklanjuti.***

Komentar

Loading...