Terkait Kepemilikan Tanah Pendopo Walikota Banda Aceh

Kepala BPN: Masih Milik PT. Kereta Api Indonesia, Belum Bisa Disertifikasi

Kepala BPN: Masih Milik PT. Kereta Api Indonesia, Belum Bisa Disertifikasi
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sofyan A. Djalil mengatakan. Pihaknya belum bisa menyetujui keinginan Walikota Banda Aceh Aminullah Usman untuk mensertifikasi tanah Pendopo Walikota Banda Aceh yang sampai saat ini masih milik PT. Kereta Api Indonesia. Itu disampaikan saat kunjungannya dalam acara, penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, Rabu, 13 Maret 2019 di Banda Aceh.

Katanya, dia belum bisa memutuskan. Namun, akan diproses kepada Kementerian terkait. Sebab menurut Sofyan A. Djalil, bisa saja suatu saat Banda Aceh memerlukan transportasi publik atau massal. “Nah, kalau di luar Aceh, kita akan mempertahankan tanah kereta api. Tapi, di Banda Aceh sendiri sudah sangat lama dibiarkan, akhirnya tanah miliki kereta api sudah ditempati atau dibuat rumah,” ungkapnya.

Menurutnya, ada kemungkinan kereta api di Aceh akan dihidupkan kembali, namun belum dapat memastikan lokasinya di mana. “Mungkin masuk ke kota sangat sulit. Tapi di kawasan desa barang kali akan dibuat. Kita bicarakan kembali dengan menteri terkait,” jelasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, berharap dapat dilakukan pemetaan secara keseluruhan di setiap daerah dalam wilayah Banda Aceh. Khususnya terhadap tanah Pendopo Walikota Banda Aceh yang masih milik PT. Kereta Api Indonesia.

Katanya, sudah 10 tahun Pemerintah Banda Aceh melakukan sewa menyewa dengan Pt. Kereta Api Indonesia yang sangat membebani anggaran pemerintah. Termasuk salah satunya tanah Pendopo.

"Tanah pendopo yang sudah ditempati masih merupakan milik Pt. Kereta Api. dan juga tanah Simpang Jam tidak dapat dimiliki lagi," ungkapnya.

Selain itu, ada 200 hektar tanah milik masyarakat Banda Aceh di beberapa daerah seperti, Jalan Syiah Kuala dan Meuraxa, pasca tsunami 2004 silam sudah dijadikan Ruang Terbuka Hijau. "Masyarakat dulu tidak mengetahui tanahnya sudah RTH. Namun, sekarang semakin ramai penduduk dan masyarakat Aceh yang membutuhkan kembali tanah mereka," jelasnya.

Aminullah berharap, tanah yang terkena RTH dapat di gunakan kembali oleh masyarakat, apabila tanah tersebut dibeli Pemerintah Aceh atau dapat juga gunakan oleh masyarakat walaupun dalam bentuk RTH. "Ini yang kami harapkan, sehingga dapat memudahkan masyarakat Banda Aceh dengan tanah tersebut. Seperti membuat usaha dan lainnya," harap Wali Kota.***

Komentar

Loading...