Breaking News

Terkait Pemecatan ASN Mantan Koruptor

Kepala BKPSDM Bireuen: Belum Ada Arahan Pimpinan

Kepala BKPSDM Bireuen: Belum Ada Arahan Pimpinan
Mawardi S.STP MSi
Penulis
Rubrik

Bireuen | Terkait siapa saja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status mantan koruptor yang belum dipecat Bupati Bireuen H. Saifannur, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bireuen, Mawardi S.STP MSi di ruang kerjanya, Kamis (21/3/2019) menegaskan. Dirinya belum melakukan tindakan apapun, karena belum ada arahan dari pimpinan untuk menyebutkan siapa saja ASN mantan koruptor itu.

“Karena sedang dalam proses oleh Kabid Pengadaan dan akan dibuat laporan lagi kepada pimpinan, apa yang akan dilakukan. Jadi secara konprehensif diminta berikan pertimbangan,” sebut Mawardi yang baru sekitar 80 hari menjabat di dinas itu.

Mawardi yang memakai baju batik dan mengenakan peci hitam, saat ditanya MODUSACEH.CO apa alasan lain nama ASN itu tidak bisa disebutkan siapa saja. Jawab Marwadi karena masih dalam pendataan. ”Inikan masih dalam pertimbangan, kita juga melihat satu persatu dari mereka menyangkut keputusan pengadilan atas perbuatan yang mereka lakukan,” sebutnya.

Masih kata Mawardi, pihaknya sedang melakukan cek list tindakan seperti apa yang mereka (ASN mantan koruptor) perbuat, kesalahan mereka itu apa? “Inikan masih dicek list oleh bidang pengadaan dan ini sangat penting,” jelasnya.

Kata Mawardi lagi, pihaknya juga perlu melakukan koordinasi dengan Bagian hukum. ”Kita juga koordinasi dengan Bagian hukum. Tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri. Nanti kalau langsung dipecat, tiba-tiba ada PTUN jadi tidak bagus, itu yang kita hindari. Makanya perlu duduk dari segala lini dan data itu belum sampai ke bagian hukum,” ungkapnya.

Sekedar mengulang, Bupati Bireuen H. Saifannur dinilai lamban mengambil sikap atau memecat Aparatur Sipil Negara (ASN), mantan narapidana kasus korupsi. Padahal, ada tujuh ASN yang berstatus mantan koruptor di Pemkab Bireuen, namun hingga kini masih aktif dan menerima gaji. Sebelumnya, setiap kepala daerah diberikan tenggat waktu sampai Maret 2019 untuk memecat ASN yang terjerat kasus korupsi.

Ini sesuai Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tiga menteri dan Surat Edaran Mendagri bahwa, ASN yang terbukti korupsi dan inkrah harus diberhentikan secara tidak hormat selambatnya 31 Desember 2018. Namun, diberikan batas waktu sampai Maret 2019.

Itu disampaikan Asisten Deputi Bina Integritas dan Penegakan Disiplin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Bambang Dayanto Sumarsono beberapa waktu lalu di Jakarta.***

Komentar

Loading...