Masalah Penanggulangan Kemiskinan dan Panganguran di Banda Aceh

Kepala Advokasi Daerah TNPKK: Pegang Janji Aminullah Usman 

Kepala Advokasi Daerah TNPKK: Pegang Janji Aminullah Usman 
Muhammad Arif Tasrif
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Kepala Advokasi Daerah, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Muhammad Arif Tasrif menilai.  Wali Kota Banda Aceh, Amirullah Usman harus menepati janjinya yang ingin menuntaskan masalah pengangguran di Kota Banda Aceh. Itu disampaikannya selesai me-launching satu buku di salah satu hotel, Kota Banda Aceh. Jumat, 15 Maret 2019. 

Katanya, jangan sampai semangat hari ini tidak ditindaklanjuti oleh dinas-dinas dalam menanggani masalah kemiskinan di Kota Banda  Aceh. Misal, dengan cara mempertajam fokus anggaran yang akan disalurkan.

Menurutnya, yang harus menjadi pusat perhatian Pemerintah Kota Banda Aceh adalah, menguranggi pengangguran di kawasan Kuta Alam. Kawasan tersebut, merupakan wilayah yang paling banyak jumlah penganguran, di bandingkan wilayah lain di Kota Banda Aceh.  

“Kenapa Kuta Alam menjadi spesifik? Karena pada saat yang sama di Kuta Alam tingkat pengangguran dan  penduduk miskin paling banyak. Walau, Kuta Alam sudah termasuk pusat kota di Banda Aceh, yang memiliki banyak gedung dan kantor mewah,” ungkapnya. 

Keadaan seperti ini sebutnya, sebagai inkluisitas pertumbuhan ekonomi. Yaitu, pembangunan daerah yang belum menjamin orang miskin mendapatkan manfaat  dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

“Di kota besar seperti Jakarta dibangun gedung tinggi, tapi orang miskin persis berada di ujung gedung  selama berpuluh tahun. Itulah yang dinamakan,  sebagai hambatan stuktural. Secara pendidikan dia tidak mungkin diterima di situ, secara mental sudah minder duluan  dan secara kesehatan tidak kuat,” jelas kepala advokasi itu. 

Sebab itu, penangulangan kemiskinan  di Kota Banda Aceh tak  enklusif. Seharusnya, Pemerintah Kota Banda Aceh dapat melibatkan pekerja orang miskin lebih banyak. Agar, dapat  disebut sebagai perencanaan berbasis data. “Sejauh ini kita telah evaluasi dari beberapa aspek sudah kita jalankan. Umumnya program di Kota Banda Aceh ada, namun belum memaksimalkan manfaat data untuk penatapan sasaran," jelas Muhammad Arif. 

Selain itu, walaupun garis kemiskinan di Aceh di bawah tujuh persen. Namun, tantangan  penurunan kemiskinan  selanjutnya akan semakin susah.  Karena, aturan tidak tertulis dalam penanggulangan kemiskinan. 

Menurutnya, setiap masyarakat yang konsumsi lebih kecil dari Rp 60 ribu per hari,  maka dia dapat dikatakan miskin. “Nah, sekarang tugas Pemerintah Aceh untuk membuat mereka lebih mampu melakukan konsumsi lebih tinggi dari garis kemiskinan,” jelasnya.  

Hal itu dapat ditempuh dengan cara, menaikan pendapatan orang miskin dengan cara megurangi angka penganguran, tekan biaya hidup penduduk itu sendiri dan harga pasar juga  terkendali, seperi beras, daging dan lainnya. 

Sebelumnya, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dalam pidatonya berjanji akan mengurangi angka pengangguran di Kota Banda Aceh. Caranya dengan membuat program yang akan mengedepankan orang miskin dan pengangguran di Kota Banda Aceh, khususnya Kuta Alam. Selain itu, Aminullah berjanji tahun ini akan mendatangkan investor besar ke Kota Banda Aceh, yang nantinya akan menampung seribu lebih tenaga kerja.***

Komentar

Loading...