Penulis adalah Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

Oknum AP Hanya Bermodal Kartu Pers (bagian dua)

Kenapa Uji Kompetensi Menjadi Penting?

Kenapa Uji Kompetensi Menjadi Penting?
Foto: batamtoday.com

Ulah dan tingkah serta perbuatan oknum AP, salah satu pimpinan perusahaan media online di Banda Aceh dan mengaku sebagai wartawan, semakin membuka ruang yang begitu lebar untuk “mengugat” makna dari nilai profesionalitas seorang jurnalis.

Sebagai satu profesi, harusnya seorang jurnalis memenuhi sejumlah syarat khusus yang kemudian bisa membedakannya dari sebuah pekerjaan. Dua diantara syarat itu adalah memiliki kode etik, dan standar kompetensi.

Laman resmi Dewan Pers menyebutkan. Terdapat 40 ribu wartawan yang diakui sah di Indonesia tetapi belum lulus tes Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Ini bermakna, banyak wartawan yang tidak memiliki pengetahuan tentang kode etik jurnalistik, sehingga Wakil Rektor III Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Omar Abidin Gilang merasakan pentingnya uji kompetensi untuk seorang wartawan.

“Seorang narasumber bisa saja menolak wartawan jika wartawan itu tidak berkompeten. Jadi wartawan tidak hanya bermodalkan kartu pers saja tetapi harus memiliki standar kompetensi seorang wartawan,” ujar Omar.

Dewan Pers menjelaskan, Peraturan Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, diantaranya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang wartawan serta menegakan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.

Dewan Pers menekankan beberapa kriteria yang menjadi bentuk penilaian dalam UKW yang dianggap menjadi permasalahan penting dalam dunia kewartawanan. Misal, masalah kesadaran wartawan terhadap norma dan peraturan serta etika dari wartawan itu sendiri. Seperti tercantum dalam Peraturan Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 bagian I poin D.

Banyak pengaduan masyarakat yang masuk ke Dewan Pers terkait etika wartawan menjadi hal yang sepatutnya dibenahi. Pasalnya segala aktifitas seorang wartawan harus didasari oleh etika jurnalistik. Omar memberikan tanggapan terkait penyalahgunaan etika di kalangan wartawan.

“Memang etika menjadi permasalahan dalam setiap wartawan, karena profesi wartawan adalah profesi terbuka. Artinya siapapun bisa jadi wartawan, seharusnya profesi wartawan menjadi profesi yang tertutup. Karena setiap wartawan harus belajar etika,” jelas Omar.

20190103-ilustrasi-wartawan-abal-abal

Foto: Ilustrasi (Tokome.id)

Itu sebabnya, banyak kasus wartawan yang melakukan pelanggaran kerap kali terjadi bahkan sampai dijatuhi hukuman pidana.

Dalam beberapa kasus lainnya, Dewan Pers berhak mencabut sertifikat kompetensi wartawan jika melanggar kode etik jurnalistik serta peraturan dan norma yang berlaku. Ini memang telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VIII/2015, tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan. Tapi, khusus untuk oknum AP, yang mengaku wartawan, bagaimana mau dicabut sertifikat dan kartu kompetensi, ikut saja tidak!

Dalam peraturan ini juga disebutkan usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dilakukan atas masukan dari masyarakat, usulan atau rekomendasi dari perusahaan pers, organisasi wartawan, atau atas temuan Dewan Pers. Peran masyarakat ini yang diharapkan bisa bersama organisasi profesi wartawan untuk terus mengawal pelaksanaan serta hasil uji kompetensi tersebut tidak hanya sekadar legalitas formal belaka.

UKW ini diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat guna menjaga kehormatan pekerjaan wartawan. Jadi, bukan untuk membatasi hak-hak warga negara menjadi wartawan. Melalui UKW ini pula wartawan akan diuji kemampuan intelektual dan pengetahuan umumnya. Sebab, di dalam UKW itu melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dengan adanya UKW ini, maka dapat menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual. Selain itu untuk menghindari penyalahgunaan profesi wartawan, serta menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

Itu sebabnya, Ali Raban, seorang wartawan senior Aceh (Metro TV) berpendapat. Profesi wartawan bukan untuk dan hanya gaya-gayaan dalam melakukan pekerjaan jurnalistik. Sebaliknya, mengedepankan etika dan kode etik jurnalistik dalam peliputan. Termasuk saling menghargai antar narasumber.

“Janganlah menganggap kita lebih pintar. Saling menghargai sesama wartawaan di lapangan. Wartawan profesional juga tidak boleh memprovokasikan orang lain untuk melakukan suatu tindakan kriminal. Apalagi sesama wartawan dan perusahaan pers,” kata Ali Raban. Nah, khusus untuk ulah oknum AP, bisa jadi pimpinan redaksi media online tersebut tidak mengetahui perbuatannya tersebut. Entahlah!***

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Rubrik

Komentar

Loading...