Informasi System Big Data Cyber Security (BDCS)

Kementerian Kominfo: Itu Berita Hoax!

Kementerian Kominfo: Itu Berita Hoax!
Penulis
Rubrik
Jakarta | Penjelasan itu disampai Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Ismail Cawidu melalui siaran pers, No: 84/PIH/KOMINFO/10/2015. Ini terkait informasi yang beredar melalui berbagai media beberapa waktu belakangan ini, terkait dengan adanya sistem big data cyber security dan cybercrime police. Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau merupakan informasi hoax,” kata Ismail dalam siaran persnya.

Sebut Ismail, Kementerian Kominfo telah berkoordinasi baik secara internal maupun dengan instansi lain untuk mengkonfirmasi hal ini dan fakta yang ada menegaskan bahwa sistem sebagaimana dimaksudkan dalam hoax tersebut tidak diterapkan pada Instansi Pemerintah di Indonesia.


Teknologi Big Data ujarnya, merupakan teknologi pengolah data yang telah umum diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini, termasuk di Indonesia; baik untuk kepentingan korporasi maupun pemerintahan. Teknologi ini, pada dasarnya, dimaksudkan untuk memampukan pengolahan data dari berbagai sumber dengan efektif dan efisien. Akan tetapi, penerapan teknologi big data disertai pembatasan-pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melindungi Hak Asasi Warga Negara.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan data atau informasi dan pembatasan penggunaannya. Antara lain dalam UU ITE, UU Telekomunikasi, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Oleh karena itu, penerapan teknologi big data juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang dimaksud. 

Pada prinsipnya, pengawasan terhadap aktivitas seseorang di Internet dapat melanggar hak konstitusi warga negara khususnya mengenai privasi dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi. Perlindungan terhadap privasi, dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi merupakan bagian penting dari pengembangan demokrasi dan selaras dengan instrumen internasional.

Indonesia menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi yang dapat melanggar hak asasi manusia akan dilakukan assessment yang komprehensif untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya intersepsi atau penyadapan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tetap menjaga dan menghormati hak asasi manusia. “Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh terhadap informasi yang menyesatkan tersebut,” harap Ismail.

Sebelumnya, sempat muncul berita tentang rencana Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas) Indonesia mengambil semua informasi melalui internet. Pemerintah telah masang System Big Data Cyber Security (BDCS). Sistem ini akan menyedot semua informasi dan data Anda melalui internet. Artinya segala percakapan kita di Cyber Social Media WA, BBM, Telegram, Line, SMS, dan lain-lain akan masuk secara otomatis  dalam BDCS. Karena itu, mulai sekarang hindari mengirim berita yang bersifat sensitif (SARA) dan gambar-gambar pemimpin negara, lambang negara serta simbol negara untuk bahan kartun, guyonan maupun lelucon lainnya.

Jika itu Anda lakukan, maka polisi internet melalui teknik system tadi akan menelusuri sumber pengirim ke grup tersebut. Ini menjadi penting. Sebab diharapkan dapat saling mengingatkan dan menjaga agar Anda terhindar dari kesalahan pengiriman gambar yang bersifat sensitif. Selain itu, jangan sampai grup sosial media kita berurusan dengan Polisi Internet (Cyber Crime Police). Karena itu, mulai saat ini semua tulisan, artikel, gambar dan lain-lain harus santun dan beretika. Begitupun, sekali lagi berita ini ternyata hoax, menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi RI.***
 

Komentar

Loading...