Setelah Putusan Mahkamah Agung

Kejari Serahkah Mobil Damkar ke Pemkot Banda Aceh

Kejari Serahkah Mobil Damkar ke Pemkot Banda Aceh
Mobil Damkar saat disita Kejari Banda Aceh 2016 lalu (Foto: Kejaksaan Negeri Banda Aceh)
Rubrik

Banda Aceh | Usai mendapat putusan tetap dari Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh, akhirnya menyerahkan mobil pemadam kebakaran atau damkar yang merupakan barang bukti tindak pidana korupsi kepada  Pemerintah Kota Banda Aceh.

Mobil damkar tersebut diserahkan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Banda Aceh Iskandar kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh Fadhil di Banda Aceh, Senin, 11 Maret 2018.

Selanjutnya, mobil pemadam dengan peralatan canggih dan memiliki tangga bertingkat tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh M Nurdin, untuk dioperasikan demi kepentingan masyarakat. "Penyerahan barang bukti ini merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi dengan barang bukti mobil damkar sudah memiliki putusan hukum tetap," kata Iskandar.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh M. Nurdin mengatakan, dengan diserahkannya mobil tersebut, pihaknya bisa menggunakan lebih optimal lagi. "Mobil ini dibeli dengan anggaran dana otonomi khusus Pemerintah Aceh. Mobil ini memiliki teknologi modern dan memiliki tangga hingga tiga lantai," kata M. Nurdin pada media pers, Senin.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada 7 Maret 2016 menyita satu unit mobil pemadam kebakaran bertangga seharga Rp 17,5 miliar karena terkait kasus korupsi penggelembungan harga.

Dalam kasus ini, Kejari Banda Aceh sudah mengeksekusi empat terpidana, yakni dua rekanan dan dua dari pejabat Dinas Pendapatan Keuangan Kekayaan Aceh. Masing-masing terpidana dihukum lima hingga tujuh tahun penjara.

Pengadaan mobil pemadam kebakaran ini berawal dari surat Wali Kota Banda Aceh kepada Gubernur Aceh pada tahun 2013. Wali Kota Banda Aceh waktu itu Mawardy Nurdin meminta bantuan pembelian mobil pemadam kebakaran bertangga dan berteknologi modern.

Pada tahun anggaran 2014, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, melakukan pengadaan mobil pemadam kebakaran yang memiliki tangga 30 meter. Anggaran pengadaan mencapai Rp 17,5 miliar yang bersumber dari APBA.

Begitupun, usai menjalani beberapa kali persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, memutuskan bebas para terdakwa. Merasa tak terima dengan putusan tadi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), terkait putusan bebas Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, terhadap perkara terpidana kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran milik Pemerintah Aceh 2015 lalu.

"Setelah kita pelajari, maka kita putuskan untuk kasasi, karena itu upaya hukum yang bisa kita lakukan," kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Banda Aceh, Muhammad Zulfan SH ketika itu pada MODUSACEH.CO, di ruang kerjanya, Banda Aceh, Rabu, (17/1/2018).

Muhammad Zulfan, SH mengakui,  pihaknya telah menghadirkan semua bukti dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh beberapa waktu lalu. Itu sebabnya, hakim berkeyakinan memutuskan empat terdakwa bersalah.

"Yang bebas itu rekanan pengadaan Damkar, keduanya adalah Ratziati Yusri dan Dheni Okta Pribadi sebagai Komisaris Utama dan Direktur PT Dhezan Karya Perdana yang merupakan ibu dan anak. Kalau Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh, Syahrial dari tujuh tahun menjadi satu tahun. Tapi, putusan Siti Maryami, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA), itu belum kita terima, jadi saya tidak bisa berkomentar, yang kita terima baru tiga tadi," jelas Muhammad Zulfan.

Sebelumnya, berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Aceh, ditemukan kerugian negara dalam proses pengadaan damkar modern, sebesar Rp 4,7 miliar dari nilai kontrak Rp 16,8 miliar, dengan pagu Rp 17,5 milair. Selanjutnya, Pengadilan Tipikor Banda Aceh, menjatuhkan hukum  delapan tahun penjara dan denda Rp. 200 juta, serta mengembalikan uang pengganti Rp. 4,7 miliar, pada Ratziati Yusri dan Dheni Okta Pribadi sebagai Komisaris Utama dan Direktur PT. Dhezan Karya Perdana yang merupakan ibu dan anak.

20190311-terdakwa

Sidang terdakwa kasus pengadaan mobil Damkar (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Hakim juga menjatuhkan penjara selama tujuh tahun pada Syahrial dan empat tahun Siti Maryami, dan denda masing-masing Rp. 200 juga subsider tiga bulan penjara, karena dianggap terlibat dalam kasus tersebut.

Namun, empat terpidana tersebut memutuskan untuk mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Usaha mereka tidak sia-sia. Sebab,  Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh membebaskan dua rekanan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran modern seharga Rp 17,5. Yakni, Ratziati Yusri dan Dheni Okta Pribadi, masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Direktur PT Dhezan Karya Perdana yang merupakan ibu dan anak, Selasa, (16/1/2018).

Selain kedua terdakwa, majelis hakim PT juga menurunkan hukuman Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh, Syahrial dan Siti Maryami, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA).  Dimana, hukuman yang diterima keduanya menjadi satu tahun dan denda masing-masing Rp50 juta.***

Komentar

Loading...