Kedubes Inggris Nilai Aceh Rawan Konflik Saat Pemilu 2019

Kedubes Inggris Nilai Aceh Rawan Konflik Saat Pemilu 2019
Ramon Sevilla (kanan).

Banda Aceh | Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris, diwakili Political Officer UK Embassy, Ramon Sevilla menilai. Di luar negeri termasuk Inggris, Aceh masih dianggap sebagai daerah rawan konflik saat terjadi Pileg dan Pilres 2019.

Itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi I DPR Aceh,  di ruang rapat Badan Anggaran DPRA, Jalan Tgk. Daud Beureueh, Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Selasa, 22 Januari 2019.

Menurutnya, penilaian itu berdasarkan pemberitaan media pers dan sejumlah sumber, baik di Aceh maupun Jakarta. Karena itu, Kedubes Inggris ingin melihat dan mendengar langsung dari rakyat Aceh, melalui politisi yang ada di parlemen DPR Aceh. "Tujuan utama kami adalah memahami proses politik Aceh. Apalagi mengenai perkembangan menjelang pemilu serentak 2019 nanti," kata Ramon.

Namun, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Azhari Cage membantah penilaian tadi. Menurutnya, itu hanya isu yang menyudutkan Aceh, apalagi dikaitkan sebagai daerah rawan konflik saat pelaksanaan Pileg dan Pilres 2019 mendatang.

Katanya, yang menjadi rawan konflik bukan Pileg, tapi ada kemungkinan soal Pilpres. "Masalah pemilihan caleg di Aceh tidak pernah diributkan. Malahan, pemilihan presiden yang menjadi masalah. Karena hanya ada dua kandidat untuk calon presiden. Sehingga mau tidak mau, masyarakat Aceh harus memilih salah satu kandidat itu," ungkapnya.

Caption

 

Menurut Azhari, karena hanya ada dua kandidat calon presiden, akhirnya memicu masyarakat membuat kubu yang berbeda. Tujuannya, untuk memenangkan calon presiden yang menjadi favorit masing-masing kubu.

"Dengan ada kubu yang berbeda, sehingga terjadi banyak pemberitaan di media massa dari masing-masing kubu. Yang memberitakan calon presiden pilihannya lebih baik dari yang lain," jelasnya.

Dirinya juga menilai, selama ini konflik yang terjadi di Aceh terhadap pemilihan Capres dan Cawapres tidak melalui kontak fisik atau kekerasan. Tetapi, hanya lewat pemberitaan saja. "Belum kontak fisik, hanya pemberitaan saja dan itu biasa terjadi di daerah-daerah lain juga ada," ungkapnya.

Azhari menyampaikan, agar tidak terjadi konflik saat Pemilu 2019, Komisi I DPRA telah melakukam kerja sama dengan pihak Kepolisian Aceh beserta kepolisian yang ada di masing-masing kabupaten kota.

"Kita bekerja sama untuk mengamankan dan memetakan daerah Aceh yang rawan konflik. Dan juga daerah yang memerlukan pengamanan ekstra. Polisi harus menyiapkan sejumlah personil saat pemilu nanti," jelasnya.

Masih kata Azhari, dia menilai Pemilu 2019 membuat beban berat kepada masyarakat. Karena, harus mencoblos sekaligus lima kertas suara. “ Hal itu menjadi dilema bagi masyarakat. Disamping harus memilih caleg, disaat yang sama masyarakat harus memilih presiden,” ungkap Ketua Komisi I DPRA itu. 

Diakhir pertemuan, Kedutaan Besar Inggris (Kedubes), diwakili Political Officer UK Embassy, Ramon Sevilla mendegarkan arahan dari Komisi I DPRA. Menurutnya, kondisi Aceh jauh lebih aman. "Potensi konflik pasti ada dalam Pemilu. Tapi, bagaimana cara mengatasi konflik tersebut. Aceh membuktikan, masyarakatnya mampu menyelesaikan permasalahan politik," jelasnya.***

Komentar

Loading...