Kebijakan Tambah Gaji DPR Aceh Ditentang  

Kebijakan Tambah Gaji DPR Aceh Ditentang  
Modusaceh.co/Azhari Usman

Banda Aceh | Sejumlah massa yang tergabung dalam Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh, melakukan demo Gedung DPR Aceh, Kuta Alam, Banda Aceh, Selasa, (26/9/17). Massa mendesak DPR Aceh untuk menunda, tambahan tunjangan dan fasilitas bagi anggota DPR Aceh Rp 25 miliar, yang diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Penolakan itu disampaikan dalam bentuk teaterikal yang menggambarkan, anggota DPR Aceh sangat sombong. Tidak memperhatikan rakyatnya, yang sedang kelaparan. “Kita mendengar ada masyarakat Aceh yang masih mengalami gizi buruk, sedangkan anggota DPR Aceh yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, tidak memperhatikan rakyatnya sendiri,” ujar koordinator aksi Tuanku Muhammad dalam orasinya.

Katanya, peningkatan tunjangan yang sangat besar, tidak dibarengi dengan bagusnya kenerja. Buktinya, hingga bulan  September 2017, baru 3 qanun yang dihasilkan DPR Aceh. Padahal, di tahun 2017, ada 15 rancangan qanun yang masuk Program Legislasi Aceh (Prolega).” Nah, bayangkan, waktu 3 bulan apa sanggup anggota DPR Aceh menyelesaikan sisa qanun itu,” ujarnya.

Untuk itu, dia meminta anggota DPR Aceh tidak hanya memperjuangkan kepentingan individu dan kelompoknya saja. Sedangkan masyarakat terus dijadikan alat untuk mendapat kekuasaaan. “ Kalau begini terus, di Pemilu Legislatif (Pileg) nanti, kita jangan lagi pilih mereka,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Banggar DPR Aceh Abdullah Saleh mengatakan. Perilaku anggota DPR Aceh tidak seperti yang digambarkan itu. Anggota DPR Aceh, juga tidak anti terhadap kritik. Namun, kritik yang sifatnya membangun. Nah, menyangkut tunjangan anggota DPR Aceh Rp 25 miliar yang dipermasalahkan. Dia menjelaskan, bukan untuk gaji saja. Tapi sudah termasuk biaya perjalanan dinas, reses, Pansus dan sebagainya. “Itu memang diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor: 18 tahun 2017, artinya pemerintah menganjurkan,” jelasnya.

Namun demikian, dia berjanji akan menyampaikan hal ini pada Ketua DPR Aceh, dan juga mendorong seluruh anggota DPR Aceh, untuk menuntaskan sisa rancangan qanun 2017, untuk menjadi qanun.***

 

 

 

"Pileg dan Pilpres 2019" - pilihan Anda sangat menentukan -

Komentar

Loading...