Kursi “Panas” dan Bola “Liar” Sekda Aceh (bagian dua)

Kebijakan Plt Gubernur Aceh Dinilai Cacat Prosedur

Kebijakan Plt Gubernur Aceh Dinilai Cacat Prosedur
Imran Mahfudi (Foto: google)
Rubrik

MODUSACEH.CO | Tingginya tensi politik dan perhatian publik terhadap kursi Sekda Aceh, dinilai tak lepas dari sikap tegas Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Alih-alih mengirim satu nama. Sebaliknya, dia terkesan “bermain” cantik dengan mengakomundir semua kepentingan politik di Aceh maupun Jakarta.

Akibatnya, hingga kini tiga nama yang diusulkan kepada Presiden RI Joko Widodo belum turun alias ditetapkan sebagai Sekda Aceh definitif. Sementara, musim realisasi APBA 2019 segera tiba.

Sumber media ini di Jakarta membocorkan sedikit informasi. “Ya, perlu telaah lebih mendalam dengan melibatkan berbagai unsur. Mulai dari Kemendagri, Setneg hingga BIN dan lembaga negara lainnya. Jadi, sabar saja,” jelas sumber di Kemendagri RI di Jakarta, Kamis sore (7/2/2019).

20190207-zazang

Zazang (Foto: facebook)

Telaah mendalam yang dimaksudkan adalah, selain rekam jejak calon, juga aturan atau regulasi yang ditelah dilakukan dalam proses penjaringan dan seleksi. “Ya, apakah dari semua proses tadi ada aturan atau undang-undang yang dilanggar, sehingga menghasilkan mal administrasi, aturan atau perundang-undangan yang berlaku,” tegas sumber tadi.

Entah itu sebabnya, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil, Zazang Nurdiansyah, melalui rilisnya kepada media, Sabtu (2/2/2019) di Banda Aceh menilai. Proses seleksi calon Sekda Aceh ternyata cacat prosedur. Alasannya, tim seleksi tidak melibatkan pejabat eselon I dari Kemendagri dan Kemenpan RB RI.

“Bila awalnya sudah cacat, maka hasilnya juga salah, agar hasilnya lebih baik maka dilakukan seleksi ulang dengan melibatkan Kemendagri RI dan juga Kemenpan RB RI,” sebut Zazang Nurdiansyah.

Dia mengaku kecewa dengan Plt Gubernur, Nova Iriansyah yang dinilai melakukan pembiaran dan tidak melakukan koordinasi dengan pusat terkait proses seleksi Sekda Aceh. “Seharusnya Plt Gubernur dan tim seleksi melakukan komunikasi awal dengan Kemendagri baik lisan atau pun tertulis, karena Kemendagri sama sekali tidak dilibatkan,”  kata Zazang.

Masih kata Zazang. “Kita dukung proses yang baik, sehingga menghasilkan yang baik bagi Aceh ke depan. Tidak adanya konsultasi Plt Gubernur ataupun tim seleksi dengan Kemendagri dan Kemenpan RB, sesuatu yang  aneh dan dikhawatirkan berdampak  kepada Sekda terpilih dalam menjalankan tugasnya. Apalagi dalam PP Nomor 53 Tahun 2009 dijelaskan, Gubernur Aceh membawa tiga nama kepada Presiden RI,” kritik Zazang.

Selain itu. “Koordinasi antara Aceh dengan pusat harus terus dilakukan demi lahirnya harmonisasi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, agar pembangunan Aceh ke depan bisa lebih baik lagi. Semoga Bapak Plt Gubernur dapat lebih bijaksana dan mengambil jalan tengah untuk masa depan Aceh,” ujarnya.

Sementara itu, seorang praktisi hukum, Imran Mahfudi SH, Minggu (03/01/2019) malam kepada media pers menilai. Jika calon Sekda Aceh merujuk pada PP 58/2009, maka diatur dalam pasal 2 ayat (2) adalah, taat menjalankan ajaran agamanya, karena ini merupakan suatu persyaratan, maka haruslah dipenuhi karena Aceh Daerah Syari’at.

“Harus ada suatu mekanisme untuk memastikan persyaratan tersebut dipenuhi, agar rektuitmen Sekda Aceh tidak cacat prosedur, tegas Imran Mahfudi SH.

20190207-nova-iriansyah

Plt Gubernur Aceh (Foto: google)

Pria yang akrab disapa Boim ini menyebutkan, itu menjadi penting dan paling memungkinkan dan sudah lazim diterapkan di Aceh adalah; tes baca Al-Qur’an. “Maka saran saya agar seluruh calon Sekda Aceh dilakukan tes baca Al-Qur’an untuk memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 PP 58 Tahun 2009.

“Tidak dilaksanakannya tes baca Al-Qur’an pada seleksi calon Sekda Aceh beberapa waktu lalu, dinilai Boim telah cacat secara hukum. “Menurut saya ia, karena taat menjalankan perintah agama tersebut merupakan syarat. Bahkan syarat nomor satu. Jadi, harus ada pembuktian dari pemenuhan syarat tersebut, yang paling memungkinkan tes baca Al-Qur’an,” jelas alumni Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh yang juga aktif di Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) DPP PDI-P itu.

“Kita minta kepada pihak yang  berwenang untuk melakukan seleksi ulang calon Sekda Aceh dan itu masih mungkin untuk dilakukan dengan segera supaya tidak cacat hukum. Untuk kesempurnaan menjadikan Sekda Aceh saya kira mungkin saja di seleksi dan calonkan ulang, karena hasil seleksi sebelumnya masih kurang fair karena ada persyaratan yang belum dibuktikan serta pemenuhannya,” jelas Imran. (selengkapnya baca edisi cetak, Senin, 11 Februari 2019).***

Komentar

Loading...