Breaking News

Kata Mapesa, Setelah Makam Pahlawan Aceh Jadi Tempat Pembuangan Kotoran manusia

Kata Mapesa, Setelah Makam Pahlawan Aceh Jadi Tempat Pembuangan Kotoran manusia
Ketua Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (Mapesa) Mizuar Ibnu Mahdi
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (Mapesa), Mizuar Ibnu Mahdi, mengaku tidak kaget dengan ditemukannya lima makam yang diduga dari Kesultanan Aceh, saat pengerjaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Gampong Pande dan Gampong Jawa, Banda Aceh beberapa waktu lalu.

Sebab, jauh–jauh hari, Mapesa telah melapor ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh tentang banyaknya makam Kesultanan Aceh di dua Gampong tersebut.

“Sebenarnya seluruh Kota Banda Aceh adalah tanah sejarah dan tapak berdirinya benteng-benteng kerajaan Aceh Darussalam. Apalagi wilayah pesisir, dari Gampong Tibang sampai Ulee Lheue memang tempat raja-raja dahulu. Pastilah ada makam di situ,” jelas Mizuar di Banda Aceh pada media ini, Selasa, (5/9/17).

Ia menduga, ada unsur kesengajaan membangun IPAL di Gampong Pande untuk menghancurkan satu per satu situs sejarah yang ada. Ia menilai, seharusnya sebelum membangun proyek IPAL itu, hendaknya Pemko Banda Aceh mengkaji lebih dulu tentang lokasi yang diduga makam Kerajaan Aceh, sehingga tidak salah. Harusnya, Pemerintah Aceh menghargai jasa pahlawan Aceh, sebab Aceh adalah satu-satunya daerah yang bisa menahan Portugis dalam berperang di masa dulu. ”Jujur, sedih saya mendengar makam orang yang mempertahankan Aceh dari jajahan kafir dijadikan tempat pembuangan kotoran manusia. Namun kita mau bilang apa,” ucapnya.

Menurutnya, Pemerintah Aceh khususnya Disbudpar, tidak ada langkah konkret yang dilakukan. Padahal, salah satu tugas Disbudpar adalah mendata serta merawat cagar budaya untuk dilestarikannya. “Banyak sekali ngomong, habis kata-kata sudah, tapi implementasinya nihil. Alasannya selalu tidak ada uang. Kami dari Mapesa juga tidak ada uang, tapi kami bisa kok tiap minggu mendata, merawat, memberi pemahaman pada masyarakat dengan swadaya kami, itu karena kami mau. Seharusnya Disbudpar harus berperan aktif karena mereka digaji oleh negara untuk melakukan itu,” ucapnya kesal.

Ceritanya, dari 2011 lalu, tidak terhitung lagi berapa kali sudah menemui Kadis Disbudpar Aceh yang silih berganti untuk melaporkan temuan Mapesa tentang cagar budaya di seluruh Aceh yang mencapai ratusan ribu. Namun, janjinya, akan mendata seluruh cagar budaya tadi. Sehingga akan dirawat dan tidak hilang satu per satu akibat pembangunan perumahan warga.

”Kadis Disbudpar Aceh, Reza Fahlevi, berapa kali sudah kami temui, janji–janji saja. Bagaimana sekarang situs sejarah Lamuri yang dibiarkan begitu saja, tanpa perawatan. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, baru semua bicara, suum-suum ek manok (panas –panas taik ayam),” kritiknya.

Baginya, bersama Mapesa yang beranggotakan 30 orang, akan terus mendata situs sejarah di seluruh Aceh, dan terus memberi pemahaman pada masyarakat Aceh, pentingnya menjaga makam para leluhur Aceh. Sehingga, generasi muda Aceh tahu bagaimana menghormati jasa pendahulu Aceh yang telah mempertaruhkan nyawa dalam memerdekakan Aceh dari penjajah. ”Saya kurang yakin, Pemerintah Aceh peduli, paling setelah kejadian ini akan hilang lagi isunya,” ujarnya.   

Diberitakan sebelumnya, saat pengerjaan proyek instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Gampong Pande dan Gampong Jawa, Banda Aceh, ditemukan lima makam dan nisan yang diyakini milik raja dan ulama Aceh yang meninggal pada abad ke 15-18 M.

Lokasi pembangunan IPAL juga merupakan kawasan tempat pembuangan akhir (TPA) untuk wilayah Banda Aceh. Kemudian, berbagai pihak mengecam proyek tersebut dan meminta untuk dihentikan. Banyak orang menganggap pembangunan itu tidak seharusnya dikerjakan di lokasi tersebut. Sebab, pembuangan kotoran manusia dibangun di lokasi makam para syuhada Aceh.*** 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

Loading...