Breaking News

Mantan Bupati Kabupaten  Aceh Jaya, Azhar Abdurrahman

Kasus APBA Bentuk Kegagalan Komunikasi Politik dan Melampaui Single Fighter

Kasus APBA Bentuk Kegagalan Komunikasi Politik dan Melampaui Single Fighter
Mantan Bupati Aceh Jaya, Azhar Abdurrahman/Foto Juli Saidi
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Usai membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-II Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Barat. Media ini meminta tanggapan mantan Bupati Aceh Jaya, Azhar Abdurrahman, terkait pengesahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018.

Sebagai mantan Bupati Kabupaten Aceh Jaya yang dua periode (2007-2012) dan belanjut periode kedua 2012-2017, Kamis (15/03/2018) Ir. Azhar Abdurrahman menyampaikan pengalamannya. Kata mantan Bupati Aceh Jaya yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) Periode 2018-2022, itu. Tahun pertama ia maju dari jalur independen, dia memberikan kepercayaan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Aceh Jaya.

“Pengalaman saya dua periode sebagai Bupati Aceh Jaya, 2007 sampai 2009 tidak ada partai, karena saya maju independen. Sesulit-sulit itu, saya percayakan pada TAPD untuk membangun komunikasi, kita juga memberikan ruangan dan hak-hak mereka. Jadi tergantung lobi dan komunikasi politik,” ujar Azhar Abdurrahman, di Lantai II, Kantor DPW-PA Aceh Barat, Kamis (15/03).

Lanjutnya, Azhar Abdurrahman dengan tidak ada kursi PA kala itu, namun melalui TAPD mampu membangun komunikasi dengan 20 kursi DPRK Aceh Jaya yang bukan dari PA. Dan, pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya, tanpa melalui Peraturan Bupati (Perbup).

“Bayangkan dengan 20 kursi DPRK Aceh Jaya dan kita tidak ada kursi, tapi terbangun komunikasi dan tidak ada Perbup-Perbup. Itulah prestise seorang eksekutif yang mampu membangun komunikasi politik dengan legislatif,” sebut mantan Bupati Aceh Jaya ini.

Sedangkan kasus pembahasan APBA 2018 melalui Peraturan Gubernur Aceh (Pergub), menurut Azhar Abdurrahman, karena Gubernur Aceh gagal membangun komunikasi politik dan melakukan hal sendiri.

“Kalau kasus APBA Provinsi itu, karena kegagalan komunikasi politik. Melampaui single fighter, seolah sendiri, tada pihak-pihak lain untuk persaingan politik. Ini hal tidak baik. Posisi eksekutif-legislatif perlu dibangun komunikasi politik yang baik,” kata Azhar Abdurrman, Kamis, di Aceh Barat.

Padahal sebut Azhar Abdurrahman, terbangunnya komunikasi politik baik antara eksekutif-legislatif, maka memberi manfaat yang baik pula. “Kalau ini sudah baik, rakyat akan senang dan nyaman, bukan sandiwara. Tidak baik dipertontonkan pada rakyat, karena rakyat Aceh sudah cukup muak dengan sandiwara politik yang tidak mendidik,” jelasnya.

Kisah Azhar Abdurrahman, kasus 2012 terulang pada kasus 2018. Dan, orangnya itu-itu juga. “Padahal saboh syit mandum nyan (satu semuanya itu). Inilah mental orang Aceh dibaca berbagai pihak bahwa saling bertarung sendiri, mana lawan kita tidak tahu,” ujarnya.

Karena itu, persoalan pengesahan APBA 2018, tidak terjadi saling mengambil dan memberi. “Iya, kalau miskomunikasi politik take and give bisa dilihat, ini tidak terjadi take and give. Apa juga hak legislatif? Itulah sebab terjadinya bentrok. Kita tidak ingin terulang. Untuk memperbaiki komunikasi politik yang baik, rakyat akan senang,” sebutnya.

Karena itulah, mantan Bupati Aceh Jaya dua periode ini mengaku, jika tiga bulan belum ada pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, apakah tiga bulan itu pula rakyat bisa puasa.

“Kalau tiga bulan belum apa-apa, apakah bisa puasa tiga bulan. Tuhan mengatur kita puasa tetap satu bulan, itu pun buka puasa sore. Tiga bulan ini belum ada APBA, kalau satu hari lapar, puasa. Tiga hari biasalah puasa, kalau satu minggu tidak makan, biasanya mencuri, kalau satu bulan kanibal, kalau tiga bulan tidak makan, mau makan apa lagi. Inilah pajoh droe sama keudroe ureng Aceh (makan sesama sendiri),” kata Azhar Abdurrahman.***

Komentar

Loading...