Penyelesaian Kasus Dugaan Khalwat di Lamgugop

Kasatpol PP/WH Aceh Dedy Yuswadi: Sudah Sesuai Qanun Nomor 6/2014 dan 9/2008

Kasatpol PP/WH Aceh Dedy Yuswadi: Sudah Sesuai Qanun Nomor 6/2014 dan 9/2008
Din Safruddin. Foto: Muhammad Saleh/MODUSACEH.CO
Rubrik

Banda Aceh I Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh, Dedy Yuswadi, melalui Kepala Bidang (Kabid) Penegakkan Perundang-Undangan Daerah Din Safruddin, menegaskan. Penyelesaian kasus dugaan khalwat yang terjadi di Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sudah sesuai aturan yang berlaku yaitu, Qanun No:6/2014, tentang Jinayat dan Qanun No: 9/2008, tentang pembinaan kehidupan adat istiadat serta Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kapolda Aceh serta Ketua Majelis Adat Aceh, tanggal 20 Desember 2011, tentang penyelenggaraan peradilan adat dan  mukim atau nama lain di Aceh.

Penegasan itu disampaikan Dedy, diwakili Kepala Bidang (Kabid) Perundang-undangan, didampinggi Tarmizi di Kantor Satpol PP/WH Aceh, Banda Aceh, Jumat sore (6/4/2018). Pada Bagian Ketiga Khalwat, Pasal 24 disebutkan. Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat. "Jadi, tidak benar kalau kami pilih kasih atau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi, aturan atau qanun yang mengatur seperti itu,” ujar Din, didampingi Kepala Seksi (Kasie) Lidik dan Sidik Marzuki.

Sementara itu, pada  Bab VI tentang penyelesaian sengketa/perselisihan, pasal 23 dinyatakan bahwa; sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi; perselisihan rumah tangga, sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, sengketa di laut, sengketa di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (kecil atau komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (ringan), ancam mengancam (tergantung jenis ancaman) dan perselisihan yang melanggar adat dan adat istiadat.

Selain itu, dalam keputusan bersama Gubernur Aceh, Kapolda Aceh serta Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) pada point keempat dari putusan itu menyebutkan: peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di Aceh dalam menyelesaikan dan memberi putusan berdasarkan pada norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat. "Penyelesaian serupa juga terjadi di Gampong Lamteh, Lam Gapang serta beberapa gampong lainnya. (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...