Di Balik Pelaksanaan Hukum Cambuk di LP

Karo Hukum Setda Aceh: Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Sejalan Hukum Acara Jinayat

Karo Hukum Setda Aceh: Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Sejalan Hukum Acara Jinayat
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Edrian, SH. M. Hum yang diminta tanggapannya terkait pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh, akhirnya dijawab melalui pesan WhatsApp, Jumat (13/04/2018).  

Dia mengatakan,  dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Aceh  Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum Acara Jinayat, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat.

Karena itu kata Edrian, di dalam substansi materi Peraturan Gubernur Aceh tersebut, antara lain mengatur tempat pelaksanaan ‘Uqubat Cambuk, yaitu di Lembaga Permasyarakatan atau Rutan/Cabang Rutan secara terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

Sehingga menurut kajian hukum, jelas Edrian  Peraturan Gubernur Aceh tersebut sejalan dengan hukum Acara Jinayat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013. “Karena di dalam Pasal 262 Qanun Aceh tersebut, antara lain  menegaskan bahwa ‘Uqubat cambuk dilaksanakan di satu tempat dan dapat dilihat oleh orang yang hadir serta tidak dihadir oleh anak-anak dibawah umur 18 tahun,” kata Karo Hukum Setda Aceh Edrian, melalui WhatsApp, Jumat (13/04) malam.

Jadi sebut Edrian, pengertian di satu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, mengandung makna bersifat umum dan/atau general. Sehingga untuk jangan sampai membias pengertian “terbuka”, diperlukan peraturan lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur Aceh tersebut.

“Yaitu ‘Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir dan pelaksanaan ‘Uqubat cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah 18 tahun serta tempat terbuka tersebut dilaksanakan pada Lembaga Permasyarakatan/rutan/cabang rutan,” ujarnya.

Itu sebabnya, Edrian menegaskan, apa yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh seperti di atas memberikan suatu ketertiban, keamanan dan kepastian hukum terhadap tempat atau lokasi dalam melakukan eksekusi ‘uqubat cambuk.

“Apabila ada yang mensinyalir Peraturan Gubernur Aceh tersebut inkonstitusional atau ilegal adalah keliru menurut hukum. Karena pengertian inkonstitusional adalah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, sedangka ilegal adalah tidak sah menurut hukum,” kata Edrian menegaskan.

Lanjut Edrian, dalam hal ini, tingkatan Peraturan Gubernur Aceh tersebut, merupakan penjabaran lebih lanjut dari berbagai materi hukum yang diatur dalam Qanun Aceh dimaksud. “Disamping itu juga, secara hukum untuk menentukan inkonstitusional dan ilegal suatu produk hukum merupakan kewenangan dari lembaga peradilan,” tegas Edrian.

Dia juga menyarankan agar dalam rangka untuk melakukan pembinaan hukum bagi masyarakat, seharusnya memberikan masukan menggunakan kata dan/atau frasa yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - pilihan Anda sangat menentukan -

Komentar

Loading...