Terkait Status Ketua Pansel SKPA T. Setia Budi

Karo Hukum Sekda Aceh Edrian: No Comment!

Karo Hukum Sekda Aceh Edrian: No Comment!

Banda Aceh | Kepala Biro (Karo) Hukum Sekda Aceh Edrian mengaku tidak mau mengomentari, terkait jabatan mantan Sekda Aceh, T. Setia Budi sebagai Ketua Tim Pansel dan fit and proper test, pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh. Padahal, T. Setia juga sebagai Pengurus Partai Nanggroe Aceh (PNA). "Kalau itu saya no comment," ungkap Edrian pada MODUSACEH.CO, di Banda Aceh, Rabu, (6/12/17).

Namun, Edrian menyampaikan alasan kenapa ia tidak mau mengomentari masalah tersebut. "Duduk kasus tersebut saya tidak mengetahui. Info ini saya dapat dari media. Namun, apakah betul Pak Setia Budi Pengurus PNA, kita tidak tahu pasti," jelas Edrian.

Itu sebabnya, kata pria berkacamata itu, terlebih dahulu ia harus mempelajari surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Kanwil Kementerian HAM Aceh, tentang pengangkatan T. Setia Budi sebagai pengurus PNA. "Ya, itukan kata Kanwil Kemenkum HAM Aceh. Namun, saya sebagai Karo Hukum harus menelaah secara rinci dan memberikan tanggapan sesuai dengan fakta hukum. "Kalau setelah kita kaji, ternyata T. Setia Budi bukan pengurus bagaimana? Maka, kita harus kumpul data dulu," ujar Edrian.

Sebelumnya, Jailani M. Ali, SH, MH, Kepala Bidang Pelayanan Hukum di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, mengaku. Hingga kini mengaku belum menerima surat usulan pergantian kepengurusan Partai Nanggroe Aceh (PNA), dari DPP PNA. “Sampai hari ini, kita belum menerima itu. Termasuk, orang yang Bapak sebutkan tadi (T. Setia Budi, Marwan Sufi dan Syarifuddin Z). Berarti dia masih sah sebagai Pengurus DPP PNA,” tegas Jailani pada media ini.

Baca: Ternyata T. Setia Budi Pengurus DPP PNA

Kata Jailani, sepanjang tidak ada usulan pergantian kepengurusan dari DPP PNA yang baru. Maka, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Aceh, hanya mengakui Surat Keputusan (SK) yang lama. Dimana, SK kepengurusan PNA masih tertera T. Setia Budi dan kawan-kawan sebagai salah satu anggota Dewan Panasehat Pusat DPP-PNA. “Karena SK tersebut memiliki kekuatan hukum tetap,” jelas Jailani.

Baca: Rupanya Ada Nama Lain Jadi Pengurus PNA

Begitupun, ia berjanji akan memproses secepat mungkin, bila DPP PNA mengirim usulan perubahan nama-nama kepengurusan PNA. “Kita bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Presiden (PP) Nomor 20 Tahun 2007, serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Semua sudah jelas tentang tugas kita (Kemekum HAM) Aceh,” ungkap Jailani.

Namun, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA) Miswar Fuady, S.H, Senin (04/12/2017) mengirim surat pengunduran diri tiga kader PNA, yaitu T. Setia Budi, Marwan Sufi dan Syarifuddin Z. Ketiga surat pengunduran diri itu dengan tanggal berbeda. Sesuai surat yang dikirim Sekjen PNA Miswar Fuady, T. Setia Budi kelahiran Banda Aceh, 31 Oktober 1952, mundur sebagai Dewan Penasehat Pusat DPP PNA tanggal 14 Juli 2017.

Baca: Sekjend PNA Kirim Bukti Pengunduran T. Setia Budi, Marwan Sufi dan Syarifuddin Z

Pengunduran ini bukan tanpa sebab. Karena T. Setia Budi merupakan tim panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pemerintahan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. Padahal, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan, seorang panitia tidak menjadi anggota/pengurus partai politik bagi panitia seleksi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 114 ayat (6) huruf c PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, pada hakikatnya berlaku untuk seluruh jenis pengisian jabatan.***

Komentar

Loading...