Breaking News

Kontroversi Pergub 'Cuti Bersalin'

Karo Hukum Pemerintah Aceh: PP Cuti PNS Sudah Usang!

Karo Hukum Pemerintah Aceh: PP Cuti PNS Sudah Usang!
foto: portalsatu.com
Banda Aceh | Kepala Biro (Karo) Hukum Pemerintah Aceh Edrian membenarkan bahwa urusan cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1976. Namun menurut Edrian PP tersebut sudah tak lagi relevan. "PP Itu menurut saya sudah usang!" katanya pada MODUSACEH.CO, Jumat, (19/8/2016).

Menurut Edrian, justru PP tersebut seharusnya menyesuaikan diri dengan landasan konstitusi Negara, khususnya Pasal 18b UUD 1945. "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang ditetapkan oleh undang-undang," paparnya.

Terkait: Mawardi Ismail : Cuti Bersalin Bagi PNS Bukan Kewenangan Gubernur Aceh

Atas dasar pasal itu, ada lima daerah yang diakui oleh negara secara khusus, termasuk Aceh lewat UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Dalam UUPA ini, kata Edrian, Aceh diberi kewenangan dan legitimasi untuk menjalankan syariat Islam. Dan soal pemberian ASI ekslusif ini, kata Edrian, adalah bagian dari pelaksanaan syariat Islam. "Dalam permenkes juga disebutkan ASI itu diberikan selama enam bulan. Dasar filosofinya adalah agar terjalin hubungan emosional antara anak dan ibunya. Kerena itu Gubernur Aceh mengambil terobosan menerbitkan pergub tersebut dengan masa cuti enam bulan," katanya.

Terkait: BKN Aceh: Pergub ‘Cuti Bersalin’ Melebihi Kewenangan PP

Kata Edrian, dari persepsi hukum, PP 24 Tahun 1976 tersebut memang tak lagi sesuai dengan kondisi kekinian. Dia harus menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang lebih tinggi. Harusnya, kata Edrian, BKN sebagai leading sector berperan aktif untuk menyesuaikan regulasi yang sudah tak relevan lagi tersebut. "Bukan pemerintah Aceh yang harus menyesuaikan," katanya.

Terkiat: Wira Admadinata : Pemerintah yang Baik Seharusnya Tertib Hukum dan Administrasi

Menurut Edrian, pemahaman para sarjana hukum juga seharusnya lebih cerdas, dan tidak boleh kaku. "Sultan Jogja sebagai ex-officio menjadi gubernur. Nah itu diakui oleh negara kan?"katanya.***

Komentar

Loading...