Breaking News

Terkait OTT KPK Terhadap Irwandi Yusuf

Karimun Usman: KPK Jangan Hambat Pembangunan Aceh!

Karimun Usman: KPK Jangan Hambat Pembangunan Aceh!
google.com
Rubrik

Banda Aceh | Ketua DPD PDIP Aceh, H. Karimun Usman berharap, penangkapan Gubernur Aceh nonkatif Irwandi Yusuf melalui OTT KPK, 4 Juli 2018 lalu, tidak menghambat proses pembangunan di Aceh. “Jangan sampai, OTT KPK menghambat pembangunan Aceh. Sebab, ada Rp 15 triliun pembangunan Aceh yang terancam ada akan mengendap,” tegas Karimun kepada media ini, Kamis (9/8/2018)di Banda Aceh.

Sebaliknya kata Karimun, jika ada oknum pejabat Aceh yang terindikasi menjadi tersangka, segera diproses secara hukum, tanpa pandang bulu. “Kami minta kepada KPK, kalau ada pejabat Pemerintah Aceh yang terindikasi jadi tersangka, segera mengambil sikap sehingga adanya kepastian hukum dan tak membuat pejabat (kepala SKPA) lainnya ragu-ragu dalam bekerja,” ujar Karimun.

Dia juga meminta Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk tidak ragu mengevaluasi setiap pejabat yang kini menjadi saksi di KPK. “Khusus untuk Kepala ULP Ir. Nizarli, Plt Gubernur segera evaluasi yang bersangkutan, sebab dalam melaksanakan tugas, selalu membawa-bawa nama pejabat di Aceh. Termasuk nama Panglima Kodam Iskandar Muda. Ini sama artinya dengan membocorkan rahasia Negara. Jangan gara-gara dia pejabat lain jadi korban,” tegas Karimun.

Dia menduga, ada pejabat di SKPA yang membawa-bawa nama pejabat di Aceh, mengenai masalah proyek. “Sekali lagi, saya minta kepada Plt Gubnur Ir Nova Iriansyah, segera ganti pejabat yang telah pernah dipanggil KPK sebagai saksi atau calon tersangka,” katanya berulang-ulang.

Menurut dia, sambil menunggu laporan KPK tentang adanya pejabat lain yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, maka segera dilakukan evaluasi. Karena, saat ini mayoritas kepala dinas atau SKPA diam dan tak berani bertindak serta mengambil kebijakan. “Sebenarnya, SKPA lah yang paling tahu soal teknis pelaksanaan dan kondisi lapangan. Kepala ULP, mestinya mendengar saran dan pendapat dari kepala dinas terkait,” ujar Karimun.

Soal adanya kebijakan satu pintu, Karimun mengaku setuju. “Harus satu pintu sebagai kontrol pimpinan daerah itu bagus. Tetapi ULP hanya memeriksa administrasi saja, bukan mengobrak abrik hasil tender yang sudah sesuai aturan. Plt Gubernur Aceh tak perlu ragu dalam hal penggantian. Ini sesuai pesan Mendagri RI Jahjo Kumulo saat menyerahkan SK Plt Gubernur Aceh beberapa waktu lalu di Jakarta,” begitu kata H. Karimun Usman yang juga politisi senior PDIP ini.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...