Breaking News

Presiden Jokowi Hentikan Sementara Irwandi Yusuf

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar: Sesuai Aturan!

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar: Sesuai Aturan!
Irwandi Yusuf. ANTARA FOTO

Jakarta | Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menegaskan. Pemberhentian sementara Irwandi Yusuf dari kursi Gubernur Aceh telah sesuai aturan atau perundang-undangan yang berlaku.

"Ya, Pasal 83 ayat 2, UU No: 23 Tahun 2014," jelas Bahtiar yang dikonfirmasi media ini, Senin petang.

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar Baharuddin

 

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo resmi memberhentikan sementara Irwandi Yusuf dari jabatannya sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022.

Alasannya, Irwandi sedang menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. 

Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 70/P tahun 2019, tentang pemberhentian sementara Gubernur Aceh masa jabatan tahun 2017-2022. 

Keppres tersebut ditandatangani Presiden RI Jokowi, 26 Juli 2019. 

"Memberhentikan sementara H Irwandi Yusuf MSc sebagai Gubernur Aceh masa jabatan tahun 2017-2022 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," demikian bunyi salah satu poin dalam Keppres tersebut.

Selanjutnya, Ir Nova Iriansyah MT, Wakil Gubernur Aceh, melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Pelaksana Tugas Gubernur Aceh. 

"Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini dilakukan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," demikian bunyi Keppres tersebut.

Dengan keluarnya Keppres tersebut, maka Irwandi Yusuf bukan lagi berstatus Gubernur nonaktif Aceh.

"Ini sesuai Pasal 2; kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dihentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan," jelas Bahtiar, mengutip UU No: 23 Tahun 2014.***

Komentar

Loading...