Antisipasi Adanya Penggeledahan dan Penyitaan Aparat Penegak Hukum Diluar Polri

Kapolri Keluarkan Instruksikan

Kapolri Keluarkan Instruksikan
detik.com
Penulis
Sumber
detik.com

 

Jakarta | Kapolri Jenderal Tito Karnavian menerbitkan surat yang ditujukan ke jajaran Polda di seluruh Indonesia. Tito meminta agar apabila ada penggeledahan atau penyitaan di lingkungan kepolisian, harus seizin Kapolri. Surat bernomor KS/BP-211/XII/2016/DIVPROPAM tersebut, dikeluarkan pada 14 Desember 2016. Surat dari Kapolri ini ditujukan untuk Kapolda-kapolda dan ditembuskan ke Irwasum Polri.

Dalam bagian awal surat tersebut disebutkan, adanya panggilan-panggilan kepada anggota atau perwira Polri oleh penegak hukum lain, selama ini tak pernah diketahui oleh pimpinan Polri. Merujuk dari hal tersebut, melalui surat itu, Tito Karnavian meminta agar setiap tindakan dari penegak hukum lain harus dimintakan izin ke pimpinan Polri terlebih dahulu. "Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila ada tindakan hukum geledah, sita dan masuk di dalam ruangan Mako Polri oleh penegak hukum, KPK, Kejaksaan, Pengadilan, agar melalui izin Kapolri UP (melalui) Kadivpropram Polri di tingkat Mabes Polri, dan Kapolda serta Kabidpropam di tingkat Polda," demikian bunyi surat yang bersifat arahan tersebut.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Rikwanto mengatakan surat tersebut hanya berisi penegasan saja. Propam perlu mengetahui adanya tindakan penegak hukum lain semata-mata untuk pendampingan. "Itu hanya penegasan saja, ini sudah lama. Pendampingan nanti yang dampingi propam atau hukum. Yang bermasalah dengan hukum laporkan ke pimpinannya, nanti didampingi," ujar Rikwanto di sela-sela acara Kampanye Anti Pungli, di Bundaran HI, Minggu (18/12/2016).***

Komentar

Loading...