Breaking News

Di Balik Pasien Korban Gempa Pidie Jaya tak Ditanggung BPJS

Kaji Ulang Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016

Kaji Ulang Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. dr. M. Yani/Foto Juli Saidi

Banda Aceh | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan atau BPJS, jelas mengatur. Pada Pasal 25 huruf (o) misalnya menyebutkan, pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggang darurat, kejadian luar biasa/wabah, tidak menjadi tanggungjawab Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Itu sebabnya, pasien korban Gempa Pidie Jaya, Pidie dan Bireuen yang dirawat di beberapa rumah sakit di Aceh, tak menjadi tanggungjawab BPJS. Dalihnya, karena aturan presiden tadi. “Tentunnya kami bekerja sesuai SOP dan tidak menyalahi aturan-aturan yang sudah dibuat,” kata Cut Novita melalui sambungan telpon, Jumat (16/12/2016).

Terkait masalah itu, mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. dr. M. Yani berpendapat. Gempa 6,5 skala richter (SR) yang menimpa Pidie, Pidie Jaya dan sebagian Bireuen, merupakan momen atau kesempatan yang tepat untuk mengkaji ulang Perpres Nomor 19 tahun 2016, tentang pelayanan kesehatan BPJS. Sebab, meskipembayaran pasien tanggap darurat tidak ada anggaran, namun jika masalah itu dirubah, maka akan ada beberapa keuntungan bagi BPJS jika memasukkan klaim untuk membayar korban bencana. “Kalau BPJS melakukan, rumah sakit atau siapapun pemberi pelayanan seperti biasa akan jelas penjaminnya, waktu dan tarif bayar sudah jelas. Kedua, instansi yang mengelola seyogyanya juga bisa cepat BPJS klaim ke rumah sakit, perlu diketahui, pembayaran klaim BPJS itu setelah verifikasi,” ujar M. Yani, di Kantor BKKBNProvinsi Aceh, Banda Aceh, Kamis (15/12/).

Kepala BKKBN Provinsi Aceh M. Yani mengaku, ada masalah jika ditanggung oleh BPJS, sebab dalam masa tanggap darurat jumlah pasien atau korban yang mengalami kecelakaan dalam bersamaan dan singkat akan banyak. Tetapi kata M. Yani, jika ada inisiatif Pemerintah Aceh untuk memasukan premi kesehatan bencana dalam BPJS, tentu ini langkah yang tepat. “Supaya BPJS yang mengelola, termasuk kalau ada kecelakaan kerja. Jadi rumah sakit hanya fisik saja. Ini suatu momen yang baik untuk membicarakan  masalah, karena Aceh termasuk dalam kawasan rawan bencana. Dan, BPJS bisa merubah aturannya," kata M Yani.***

Komentar

Loading...