Breaking News

Terkait Hukuman Cambuk Secara Tertutup

Kabar ‘Kontra’ dari Istana Merdeka

Kabar ‘Kontra’ dari Istana Merdeka
SINDO Photo - SINDOnews
Penulis
Rubrik

MODUSACEH.CO | Dalam banyak kesempatan, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sering melontarkan pernyataan tentang Mazhab Hanafi. Pernyataan itu disampaikan Irwandi Yusuf mulai saat kampanye-penyampaian visi, misi dan program pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), maupun setelah resmi dilantik sebagai orang nomor satu di Bumi Serambi Mekkah ini. Termasuk pada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali-Tgk. H. Husaini A Wahab. Kalimat  sama juga disampaikan berulang kali. Karena itu, jika tidak ada, istilah nahwu (taukid Lafshy) atau penggulangan lafadz, bila lafadz (ucapkan)  berulang kali, maka itu menguatkan tentang satu pendapat atau pernyataan.

Bisa jadi, pernyataan menganut Mazhab Hanafi yang dimaksud Irwandi Yusuf itu adalah hana cok fee (tidak ambil fee). Tapi mengaitkan dengan mazhab sebaiknya tidak perlu diucapkan.  Sebab, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, haluan atau aliran mengenai hukum fikih menjadi ikutan umat Islam. Dikenal hanya empat mazhab yaitu; Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafii. Itu sebabnya, pernyataan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tentang Mazhab Hanafi, sebaiknya tidak perlu diawali dengan mazhab-apalagi dilanjutkan dengan sebutan; Hanafi! Karena, mazhab jelas berkaitan dengan ulama besar yaitu, Imam Hanafi dan seterusnya.

Meski pun Irwandi Yusuf tidak bermaksud mazhab yang diucapkan itu bukan Mazhab Hanafi yang sebenarnya. Namun jika dikaitkan dengan kalimat mazhab bisa menjadi multi ditafsir dalam masyarakat Aceh. Misal, apakah mazhab lain memperbolehkan untuk mengambil fee? Atau hanya Mazhab Hanafi yang melarang tidak boleh ada fee? Karena itu, pernyataan seorang pemimpin seperti Irwandi tentu tidak boleh semberono. Harus terukur dan dikaji dampak baik dan buruknya. Karena mengaitkan sebutan mazhab bisa menjadi sensitif. Dan, ini yang ketiga kali kebijakan Irwandi yang dinilai mulai kontroversi. Sebelumnya, dia pernah dikritik soal kebijakan rumah ibadah, khususnya pembangunan gereja di Aceh. Dan kini soal, kebijakan terbaru, rencana memodifikasi hukum cambuk di Aceh dari terbuka di depan umum menjadi tertutup dari publik dan media pers.

Kabar tak sedap ini berhembus dari Istana Merdeka,  Jakarta, Selasa pekan lalu. Saat itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh bersama Wali Nanggroe Malek Mahmud serta ketua dan unsur pimpinan DPR Aceh, bertemu Presiden Joko Widodo. Ketika itu, selain membahas dan membicarakan tindaklanjut pembangunan infrastruktur di Aceh, juga soal investasi. Nah, pada titik ini, menurut Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada media pers di Istana Merdeka, Presiden Joko yang meminta agar qanun cambuk direvisi, khususnya proses eksekusi di depan umum. Intinya, orang nomor satu Indonesia yang diusung PDIP ini meminta, agar pelaksanaan hukuman cambuk, dilakukan secara tertutup. Ini untuk menghilangkan kesan pada investor untuk menanamkan modalnya (investasi) di Aceh.

Menariknya, tak sampai sepekan setelah pernyataan tersebut, berbagai kritik bermunculan. Ada yang menuding bahwa Presiden Jokowi tak menghargai suasana batin rakyat Aceh yang menerapkan dan memberlakukan  syariat Islam. Dan, bola ‘panas’ itu terus bergulir hingga Sabtu pekan ini.

Penjelasan justeru datang dari Ketua dan Wakil Pimpinan DPR Aceh, Muharrudin dan T. Irwan Djohan. Menurut Muharuddin, pernyataan itu disampaikan Irwandi Yusuf secara bercanda (seloro) pada Jokowi, saat makan siang bersama. Setali tiga uang, Irwan Djohan juga mengaku serupa. Yang menyebut revisi tersebut adalah Irwandi Yusuf, bukan Jokowi, kata T. Irwan Djohan.

Nah, lepas dari semua itu yang perlu digaris bawahi adalah, Irwandi Yusuf merupakan Gubernur Aceh. Karena itu, apa pun ucapannya (termasuk canda dan seloro), tetap saja menjadi perhatian media pers dan publik. Apalagi Irwandi Yusuf dikenal dekat dengan Jokowi. Sebaiknya pernyataan-pernyataan sensitif  janganlah terbuka seperti itu, tidak elok! Sebab, pelaksanaan hukum cambuk secara terbuka alias depan umum, menjadi syiar dan tidak ada penolakan dari masyarakat Aceh secara jamak.

Syahdan, penerapan hukum syariat pada seorang muslim yang melanggar hukum Islam, misalnya zina. Itu jelas dan wajib dihukum di depan umum-di persimpangan jalan. Maka,  sesuai visi-misi Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, untuk ke depan, eloknya bukan melakukan modifikasi-tidak depan umum. Justeru harus memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Aceh.  Karena itu, walaupun penyampaian Irwandi Yusuf secara bercanda dan bukan niat sebenarnya.Tapi, minimal rencana modifikasi proses hukum cambuk tidak di depan umum tadi, sudah ada niat serta cita-cita.

Sebagai Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah harusnya juga tak perlu menyebut hal itu pada media pers. Sebagai putra Aceh dan pernah menjadi wakil rakyat (anggota DPR RI) dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh. Harusnya, Nova benar-benar paham konsekwensi dari keterangannya ini. Sebab, selain orang nomor dua Aceh, dia juga pimpinan Partai Demokrat Aceh yang jelas-jelas hingga saat ini masih belum sejalan dengan partai pengusung utama Jokowi yaitu PDIP.

Sebagai politisi, Nova harusnya mengunakan felling politiknya bahwa apa yang akan disampaikan tersebut, menjadi bahan kritikan banyak elemen di Aceh. Andai Nova sedikit mau terbang rendah, tentu sepulang dari Istana Negara, dia memanggil ulama serta seluruh Ormas Islam di Aceh dan menyampaikan apa yang sempat dibicarakan dengan Jokowi, khususnya pelaksanaan hukum cambuk secara tertutup. Jika sudah dipahami dan ada kata sepakat, baru di muncul kepada masyarakat.

Atau sebaliknya, rencana dan keinginan itu memang sengaja dilempar ke publik untuk melihat reaksi yang muncul. Jika aman dan tenang, maka dengan mudah bisa dilakukan dan terapkan. Tapi, jika menuai reaksi, tentu ada agenda serta bandul politik lanjutan yang akan dimainkan? Entahlah! Karenanya, saat keterangan itu disampaikan, banyak pihak kemudian mengaitkan dengan persoalan kompetisi antara partai politik menuju Pilres dan Pileg 2019 mendatang. Singkat cerita, muncul dugaan bahwa Nova Iriansyah mulai "curi start", membentuk pencitraan Partai Demokrat di Aceh.

Asumsi ini sah-sah saja. Sebab, sebelumnya Nova juga pernah mengeluarkan pernyataan kontra-produktif. Dia menyebut, sejumlah kader Partai Demokrat Aceh yang pindah ke Partai Hanura, ibarat terjun dari mall ke pasar kaki lima. Itu diucapkan Nova, usai terpilih sebagai Wakil Gubernur Aceh pada kontestasi Pilkada Aceh, 15 Februari 2017 lalu.

Kembali pada cerita tidak ada fee. Tentu rakyat Aceh patut memberi apresiasi dengan rencana itu. Namun, beranikah Pemerintah Aceh merealisasikan niat baik tadi dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub)? Pergub ini mengatur selengkap-lengkapnya tentang sanksi bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh beserta keluarga maupun pimpinan Kepala SKPA, untuk tidak meminta dan menerima fee dari pihak ketiga. Lalu, Pergub itu diperkuat dengan kalimat; bila terbukti ada Kepala SKPA, Gubernur, Wakil Gubernur beserta keluarganya dan tim pejabat bersangkutan menerima dan meminta fee, maka bersedia diberhentikan secara tidak hormat.

Pengaturan Pergub seperti itu penting jika memang Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah benar-benar ingin memberantas praktik ‘pungli’ atau jatah fee tersebut. Ini menjadi penting sebagai pengawas internal atau melekat terhadap pemerintah yang bersih. Mulai dari aparat penegak hukum hingga rakyat Aceh. Dan, rakyat Aceh bisa melakukan pengawasan dari aturan tersebut. Jika ada yang mengambil dan dapatkan fee dan itu bisa dibuktikan, maka rakyat bisa mengusulkan kepada Gubernur Aceh bahwa pejabat tersebut pantas untuk diberi sanksi dan diproses secara hukum. Jadi, tak hanya sebatas ucapan dan pencitraan semata. Nah, ikuti kupasan lebih tajam pada Tabloid Berita Mingguan MODUS ACEH, edisi XIII, mulai beredar, Senin, 17 Juli 2017.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...