Sidang Dugaan Pengadaan Fiktif Sapi di Lhoksemawe

Kabag Program DKPP: Sudah Saya Peringatkan. Tapi, Pak Kadis Tetap Menandatangani!

Kabag Program DKPP: Sudah Saya Peringatkan. Tapi, Pak Kadis Tetap Menandatangani!
Azhari Usman/ MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Merah Jon Harpi, Mantan Kabag Program Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe mengaku telah memperingatkan pimpinannya, MR untuk tidak menandatangani program usulan aspirasi dewan yang kemudian diketahui fiktif.

“Saya sudah memperingatkan. Ketika dokumen aspirasi dewan yang mencapai Rp 11 miliar masuk ke kita. Pak Kadis (MR) tidak tandatangan dulu, karena program ini memang tidak ada dalam Rencana Umum Perencanaan (RUP). Namun, satu minggu kemudian, Pak Kadis meminta dokumen itu. Saya bilang, apa tidak berbahaya ini. Beliau (MR) jawab, tidak apa-apa, sudah ketok palu (disahkan DPRK Lhoksemawe),” beber Merah Jon Harpi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Banda Aceh, Senin (27/8/18).

Merah Jon Harpi mengaku dirinya juga turut memaraf dokumen tersebut, karena disuruh MR. ”Saya ini pegawai kecil, saya takut pada pimpinan makanya saya paraf terus, walaupun saya tahun program itu tidak masuk RUP,” jelas Merah Jon Harpi dihadapan Majelis Hakim Tipikor Banda Aceh, Elly Yurita,SH., MH (ketua) bersama Dr. Edward dan  Nani, SH. (anggota).

Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhoksemawe, Ferry, SH menghadirkan enam saksi. Mereka adalah: Merah Jon Harpi, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), Adnan, dan empat ketua kelompok sebagai penerima sapi, Saiful Hasyim, Khaidir, Lukman, Burhanuddin. Selanjutnya, sidang akan dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Sebelumnya, Pemko Lhokseumawe melalui DKPP setempat memplot dana Rp 14,5 miliar dalam APBK tahun 2014 untuk pengadaan ternak berupa lembu. Selanjutnya, lembu tersebut dibagikan pada puluhan kelompok masyarakat di Kota Lhokseumawe.

Namun, pada akhir tahun 2015, pihak kepolisian menemukan adanya indikasi korupsi, sehingga mulai melakukan penyelidikan dan ditemukan data, adanya dugaan pengadaan sejumlah lembu adalah fiktif.

Pada pertengahan Juni 2017 lalu, penyidik meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Lalu, menetapkan tiga tersangka, yakni DH (47) sebagai Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), IM (43) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan MR Kepala DKPP Lhokseumawe. Bagaimana pengakuan sejumlah ketua kelompok pada media ini? Simak kupasannya pada edisi cetak yang terbit, Senin (3/9/18), pekan depan.***

 

"Pileg dan Pilpres 2019" - tentukan pilihan Anda! -

Komentar

Loading...