Breaking News

Mau Ikut Rapat Bersama Banggar DPR Aceh dan TAPA

Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata Diusir

Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata Diusir
portalsatu.com
Penulis
Rubrik

Banda Aceh l Rasanya, kata pengusiran pantas disematkan pada juru bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata. Namun apa lacur, itulah yang terjadi. Bayangkan, baru beberapa saat masuk ke ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh, Banda Aceh, Rabu siang, (7/2/18), dia  langsung diminta keluar oleh anggota Banggar DPR Aceh.

Memang hari ini, Pemerintah Aceh mengirim Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), untuk membahas penyusunan jadwal pembahasan RAPBA 2018, dengan anggota Banggar DPR Aceh. Pembahasan yang tertutup untuk media pers ini, sudah dimulai sejak pagi pukul 11.00 WIB, hingga pukul 15.00 WIB.

Seorang anggota Banggar DPR Aceh pada media ini membenarkan kejadian itu. Katanya, anggota Banggar DPR Aceh menilai Wiratmadinata bukanlah anggota atau bagian dari TAPA, sesuai surat Gubernur Aceh yang hanya berjumlah 9 orang. “Jika dia (Wiratmadinata) masuk, maka tak jelas kapasitasnya apa," kata anggota dewan yang tidak ingin disebutkan namanya.

Masih kata sumber itu. "Kami tanya pada dia (Wiratmadinata), siapa yang suruh Anda (Wiratmadinata) ikut? Dijawab Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Lalu, kami bilang kalau Anda boleh masuk, apa bedanya atau kenapa wartawan tidak boleh masuk. Karena Anda bukan pejabat Pemerintah Aceh, silahkan  keluar," kisah sumber itu pada media ini, usai rapat.

Sayang, ketika media ini meminta penjelasan pada Wiratmadinata, dia tidak bersedia menjawab. Katanya, dia tidak ingin memanaskan suasana. "Biar cair dulu, mudah-mudahan bisa dibahas RAPBA dulu, tidak ada hambatan lagi," jelas Wiratmadinata dan langsung meninggalkan Gedung DPR Aceh.

Sebelumnya, Rabu, (16/1/18), Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengangkat Wiratmadinata dan  Saifullah Abdul Gani (SAG) sebagai juru bicara Pemerintah Aceh. Namun, pengangkatan keduanya menuai polemik di kalangan masyarakat Aceh. Pengankatan kedua disinyalir akan membuat masyarakat bingung, sebab sebagai penyampaian informasi kepada publik, Pemerintah Aceh telah memiliki Biro Humas. “Disamping itu, penunjukan keduanya hanya buang-buang anggaran saja,” kritik seorang anggota DPR Aceh pada media ini.***

Komentar

Loading...