Breaking News

Terkait OTT KPK di Aceh

Jubir KPK: Nizarli, Rizal Aswandi, Fenny Steffy Burase dan Teuku Fadhilatul  Amri Dicekal!

Jubir KPK: Nizarli, Rizal Aswandi, Fenny Steffy Burase dan Teuku Fadhilatul  Amri Dicekal!
dok.MODUSACEH.CO

Jakarta | Pasca penangkapan melalui operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi dan delapan orang lainnya di Banda Aceh, 4 Juli 2018 lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan berbagai data, fakta dan informasi. Hasilnya, empat nama yaitu; Nizarli, Rizal Aswandi, Fenny Steffy Burase dan Teuku Fadhilatul  Amri, dicekal keluar negeri.

Kepastian itu disampaikan juru bicara KPK Febri Diansyah kepada media pers di Jakarta. Termasuk saat dikonfirmasi media ini melalui pesan singkat WhatsApp, Sabtu (7/7/2018). "Ya, Nizarli, Rizal Aswandi, Fenny Steffy Burase dan Teuku Fadhilatul Amri,"  ungkap Febri Diansyah.

Keputusan itu diambil, terkait hasil penggeledahan di rumah para tersangka dugaan kasus korupsi Dana Otsus Khusus Aceh (DOKA) 2018 serta sejumlah tempat lainnya di Banda Aceh, Sabtu (7/7). Termasuk Pendopo Gubernur Aceh. "Penggeledahan berlangsung dari pukul 10.00 WIB, sebahagian masih berjalan saat ini," kata Febri Diansyah dalam keterangannya.

Kata Febri, kemarin telah diamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik yang terkait dengan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018. Sementara untuk hasil penggeledahan hari ini akan diupdate kembali. "Dalam kasus ini, sejumlah bukti yang didapatkan semakin memperkuat dugaan korupsi yang terjadi terkait DOKA 2018 tersebut," ungkapnya. Menurut Febri, mengacu pada Pasal 12 UU KPK, juga melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap empat orang selama 6 bulan terhitung Jumat, 6 Juli 2018. Menurutnya, pihak-pihak tersebut perlu dicegah agar tidak berangkat ke luar negeri dan saat dibutuhkan keterangannya, dapat dilakukan pemeriksaan.

Tambah Febri, KPK mengucapkan terimakasih pada masyarakat setempat yang turut membantu kelancaran penyidikan ini. “Perlu kita pahami bersama, apa yang dilakukan KPK saat ini adalah semata-mata proses penegakan hukum. Penyidikan dan penahanan dilakukan dengan dasar kekuatan bukti,” jelas Febri. Masih kata Febri. "Salah satu tujuan kenapa pemberantasan korupsi dilakukan agar hak masyarakat untuk menikmati anggaran keuangan negara atau daerah tidak dirugikan karena diambil oleh oknum pejabat tertentu," ujarnya.***

Komentar

Loading...