Breaking News

Setelah OTT Terkait DOKA 2018

Jubir KPK: Daerah Diwajibkan Bayar Komisi

Jubir KPK: Daerah Diwajibkan Bayar Komisi
riaupublik.com
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan. KPK telah menemukan fakta baru dalam praktik rasuah Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018, yang melibatkan Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf.

Jelas Febri, sejak awal KPK telah menemukan bukti tentang pertemuan sejumlah pihak, terkait membahas anggaran DOKA tersebut. Termasuk pengajuan dari Kabupaten pada Provinsi Aceh. “Kami sedang mengurai komunikasi yang terjadi, karena sempat muncul pembicaraan tentang ‘kewajiban’ yang harus diselesaikan oleh Kabupaten dan Kota jika ingin DOKA 2018 turun,” ungkap Febri.

Kata Febri, diduga kata ‘kewajiban’ tersebut mengacu pada komitmen fee yang dibicarakan oleh pihak yang terkait dalam kasus ini. Seperti disampaikan saat konferensi pers, transaksi Rp 500 juta diduga bagian dari komitmen fee sebesar Rp. 1,5 miliar yang direalisasikan.

“Aliran dana juga menjadi perhatian KPK, termasuk salah satu informasi aliran dana pada pihak tertentu yang akan kami klarifikasi pada saksi yang dicegah ke luar negeri yaitu: Kepala ULP Aceh, Nizarli, mantan PUPR Aceh, Rizal Aswandi, Fanny Steffy Burase, dan Teuku Fithalatul Amri. Pemeriksaan akan dilakukan sesuai jadwal penyidikan nanti,” tegas Jubir bermarkas di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan tersebut.

Sebelumnya, Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah, Ahmadi, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri diamankan KPK dalam OTT di sejumlah tempat di Aceh Rabu pekan lalu. Kempat orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, diduga mengatur komisi DOKA 2018. Kini, mereka terus dilakukan pemeriksaan oleh KPK secara intensif.***

Komentar

Loading...