Warga Suak Puntong Unjukrasa Tuntut Ganti Rugi

Jalan Masuk Pembangunan PLTU 3 dan 4 Ditutup Kawat Duri

Jalan Masuk Pembangunan PLTU 3 dan 4 Ditutup Kawat Duri
Aksi demontrasi kaum emak-emak, menuntut ganti rugi (Foto: Aidil Firmansyah)

Meulaboh | Puluhan warga Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, berunjuk rasa dan menuntut ganti rugi tempat tinggal mereka ke pihak manajemen Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sebagai bentuk protes keras, warga memblokir jalan masuk menuju lokasi pembangunan PLTU 3 dan 4 dengan pagar kawat berduri.

Aksi ini bukan tanpa alasan. Bayangkan, selama enam tahun warga Dusun Gelangang Merak, telah tinggal dilingkungan yang dihimpit dua perusahaan besar tersebut. Dari kiri misalnya, ada pelabuhan penumpukan batu bara atau Stokpile PT Mifa Bersaudara dan PLTU.

Itu sebabnya, warga menuntut ganti rugi sejak beberapa tahun sebelumnya. Hasilnya,  hingga saat ini belum mendapat respon dari PLTU. Sementara berbagai kejadian muncul seperti, matinya ikan akibat limbah yang disebabkan industri itu, sehingga warga semakin khawatir dengan keselamatan mereka.

20190514-kawat1

Pendemo yang mayoritas kaum ibu itu terlihat kesal dengan perlakuan PLTU selama ini, karena tidak pernah peduli dengan kesejahteraan mereka. Jangankan memenuhi ganti rugi, perhatian pihak perusahaan terhadap warga yang sakit akibat debu batu bara pun tidak ada.

Warga setempat, Cut Warkah mengatakan. Demo tersebut hanya menuntut ganti rugi saja, jika hingga sore nanti tidak ada keputusan yang jelas dan pihak perusahaan masih mengantung. Pihaknya memilih untuk bertahan di lokasi unjuk rasa dan tidak berpindah sampai dipenuhi tuntutan mereka.

“Buka puasa di sini pun tidak masalah, kami hanya meminta ganti rugi sebagai hak kami, rumah dan bangunan, agar kami bisa pindah ke permukiman lain. Kami mau PT Mifa dan PLTU bersedia melakukan hal tersebut,” kata Cut Warkah kepada wartawan saat di lokasi, Selasa (14/5/2019).

Dikatakannya, ada upaya yang ditawarkan pemerintah sebelumnya. Namun, tidak untuk ganti rugi. Mereka hanya dianjurkan untuk relokasi tanpa adanya biaya apapun, sementara bangunan dan tanah mereka ditinggalkan begitu saja. Tapi, 45 kepala keluarga (KK)  tidak bisa menerima begitu saja.

Menurut Cut Warkah, aksi unjuk rasa mereka juga tidak mendapat respon positif dari aparat desa setempat. Meski semua pihak tahu bahwa warga Dusun Geulangang Merak, Suak Puntong sudah sejak 2014 lalu mengalami sesak nafas karena polusi debu batu bara.

“Kami tidak pernah mau direlokasi, karena kami bukan korban bencana alam, ganti rugi tanah dan bangunan kami sesuai dengan harga yang berlaku saat ini. Karena lokasinya terletak di jalan lintas Nasional Meulaboh-Tapak Tuan," ujarnya.

Memang, muncul dugaan akibat aktivitas PLTU dan angkutan batu bara PT Mifa Bersaudara, telah berdampak pada kesehatan warga. Bahkan sudah banyak warga di sana yang mengalami sakit akibat polusi udara. Dan, mereka mengaku sudah lelah untuk mengadu pada pemerintah setempat, sebab tidak kunjung mendapat jalan keluar.

20190514-kawat2

Bahkan, Komnas HAM sudah mengirimkan surat peringatan kepada pihak PLTU Nagan Raya atas laporan GeRAK Aceh Barat, yang terbukti perusahaan ini telah melanggar HAM warga Dusun Geylangang Merak. Sementara jalan menuju pembangunan PLTU 3 dan 4 yang kini ditutup kawat berduri juga tidak mendapat persetujuan dari warga yang tinggal di sana.

Yang membuat masyarakat juga kesal, kawasan mereka tinggal tidak mendapat pelayanan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Karena itu, mereka berharap masuk dalam tanggungan perusahaan.

“Komnas HAM sudah kirim surat bahwa PLTU melanggar hak asasi hidup kami, banyak sudah datang kemari, kehadiran PLTU 3 dan 4 juga tanpa persetujuan masyarakat, kemudian imbas dari dua perusahaan itu sangat besar buat kami. Bagaimana kami tinggal di kawasan desa ini juga, karena pelayanan kesehatan tidak ditanggung BPJS,” jelas Cut.***

Komentar

Loading...