JADI Langsa Minta Perangkat Gampong Netral dalam Pemilu

JADI Langsa Minta Perangkat Gampong Netral dalam Pemilu
Marida Fitriani

Langsa | Aparatur Sipil Negara (ASN), Perangkat Gampong maupun WNI yang tidak memiliki hak memilih seperti TNI-Polri, diminta netral dan tidak terlibat dalam kampanye menjelang Pemilu 2019 mendatang. Semua itu, demi menjaga netralitas sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.

Hal itu disampaikan Koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) Kota Langsa Marida Fitriani,Sabtu (3/11/2018).

Ia menjelaskan, UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu, Pasal 280 angka 2 huruf f, h, i, j dan k yang menyatakan pelaksanaan dan/atau tim kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan WNI yang tidak memiliki hak memilih, serta PKPU Nomor: 28 Tahun 2018, tentang kampanye pemilu.

"Karena itu, diminta kepada perangkat atau aparatur gampong hendaknya berlaku netral dan tidak terlibat aktif dengan ikut serta menjadi tim kampanye calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif begitu juga dengan Aparatur negara lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun PKPU tersebut," ujar Marida Fitriani kepada MODUSACEH.CO.

Selain itu ia juga berharap agar KIP Langsa dapat menegakkan aturan tersebut sehingga nama-nama yang terdapat dalam SK tim kampanye tidak melibatkan unsur-unsur yang tidak dibenarkan dalam aturan, sehingga tidak akan menimbulkan gejolak dikemudian hari apalagi harus berurusan dengan hukum, karena telah melanggar aturan yang telah ditentukan.

“Kita juga meminta kepada KIP supaya bekerja cerdas dalam hal melakukan penelitian terhadap nama-nama yang ada dalam SK tim kampanye secara berjenjang. Sehingga netralitas dan aparatur desa maupun unsur lainnya yang tidak boleh terlibat dalam kampanye harus tetap terjaga," tambahnya.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...