Iklan HUT 16 TAHUN MODUS ACEH

Istana Bantah Mainkan Politik Agama

Istana Bantah Mainkan Politik Agama
Pramono Anung bantah Ma'ruf Amin lakukan politisasi agama di Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Penulis
Sumber
CNN Indonesia.com

Jakarta | Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah pihak Presiden Joko Widodo memulai mempolitisasi agama atau politik identitas jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. "Ya enggak lah beliau masa (mempolitisasi agama). Yang di sana mau mempolitisasi enggak apa-apa," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (13/8).

Hal ini disampaikan menyikapi pandangan Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik yang menuding Istana mulai memainkan politik identitas karena calon wakil presiden Ma'ruf Amin menyinggung koalisi pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Ma'ruf berpendapat kubu Prabowo tidak menghargai keputusan Ijtimak Ulama yang saat itu mengajukan Abdul Somad serta Salim Segaf Al-Jufri untuk menjadi pendamping Prabowo dalam Pilpres 2019.

Pramono menyatakan ijtimak ulama bukan bagian dari pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Menurutnya, masyarakat selama ini juga mengikuti perkembangan politik dari dulu hingga kini. "Sehingga tidak perlu kemudian partai pendukung manapun terutama dari dalam kita sendiri atau mereka menggunakan ini untuk menuduh dan sebagainya," ucap politikus senior PDI Perjuangan ini.

Terpisah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan sempat mengonfirmasi langsung mengenai hal ini kepada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu. "Kemarin saya komplain juga loh Pak Kiai ngapain ngomong kayak begini, ah enggak saya enggak pernah ngomong begitu," kata Cak Imin menirukan Ma'ruf Amin.

Ia menyatakan tidak mengetahui maksud sebenarnya pembicaraan dan tudingan itu. Cak Imin hanya menegaskan Ma'ruf Amin dapat menjembatani umat Islam dengan pemerintah. "Sebetulnya Kiai Maruf kan tidak mau (menjadi Cawapres), tapi terpaksa mau karena beliau pintu yang bisa menyerap aspirasi umat. Makanya jembatannya beliau kepada pemerintah dan kekuasaan," tuturnya.***

Komentar

Loading...