Terkait Moratorium Izin Tambang di Aceh

Irwandi Yusuf: Semua Investasi Asing Harus Joint Venture dengan BUMA!

Irwandi Yusuf: Semua Investasi Asing Harus Joint Venture dengan BUMA!
Foto: Dok. MODUSACEH.CO
Rubrik

Banda Aceh | Walau berada dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Ternyata, perhatian Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Aceh, tidak surut dan berhenti. Terutama soal moratorium izin tambang mineral dan batubara di Aceh. Dia menyarankan, apapun kebijakan Pemerintah Aceh tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

“Saran saya, petani plasma dapat menarik diri atau sahamnya berupa tanah kebun miliknya, setelah hutang dengan perusahaan lunas semuanya,” kata Irwandi melalui pernyataan tertulisnya kepada media ini, melalui seorang sahabat dekatnya, Minggu pagi (7/4/2019) di Banda Aceh.

Selain itu, Irwandi juga memberi masukan. “Semua izin usaha pertambangan lebih dahulu diberikan kepada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA). Jadi, mereka yang memiliki modal berupa lahan konsesi dan kekayaan alam di dalamnya,” ucap dia.

Itu sebabnya sebut Irwandi, investasi asing yang berminat dan masuk ke Aceh harus melakukan joint venture (JV) dengan BUMA, setelah melakukan appraisal kekayaan alamnya dalam lahan konsesi dimaksud.  “Nah, dari data itu dapat ditetapkan pembagian saham. Intinya, daerah dan rakyat untung, investor juga meraih laba serta lingkungan hidup tidak rusak,” saran Irwandi.

Kedua usul Irwandi, izin perkebunan sawit.  “Disamping harus benar-benar memperhatikan lingkungan hidup (LH), juga harus memperhatikan keterlibatan masyarakat sebagai plasma. Namun lahan untuk plasma ini harus masuk kedalam luasan lahan konsesi yg dimohonkan,” sebut  dia. 

Menurut Irwandi, petani plasma adalah juga pemegang saham sekaligus karyawan perkebunan itu. Keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham plasma adalah, keuntungan yang didapat dari penjualan end productnya. “Jika buat sementara perusahaan tersebut belum meniliki pabrik CPO maka yang dimaksud end product di sini adalah buah sawit yang dijual perusahaan kepada pihak ketiga,” ulas Irwandi.

Nah, akankah masukan ini didengar dan terapkan oleh Pemerintah Aceh yang saat ini di tangan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah? Waktu yang bisa menjawabnya.

Komentar

Loading...