Breaking News

Terkait Dugaan Gubernur Aceh Terima Suap

Irwandi Yusuf: DPRA Berbohong!

Irwandi Yusuf: DPRA Berbohong!
ist
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menuding anggota DPR Aceh telah berbohong, jika menyebutkan dirinya telah menerima suap terkait proyek dermaga pelabuhan (CT3) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

“Masalah interpelasi adalah hak anggota DPR, bukan hanya anggota DPR Aceh. Tapi, DPR mana pun. Masalah suap itu jelas. Setelah beberapa kali melakukan persidangan, hakim mendengar keterangan jaksa,yang mengatakan bahwa ditemukan dokumen 1,2,3 dan bukan nama saya.  Jabatan Gubernur/GAM disamping nama-nama lain. Lalu, sangat bohong, jika DPR Aceh mengatakan terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ruslan Abdul Gani,” tegas Irwandi Yusuf pada awak media usai melantik Dedy Yuswadi, AP sebagai Penjabat Bupati Aceh Selatan, di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (11/5/18).

Menurutnya, isu ini sengaja dikembangkan setelah Pergub Nomor 9 Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018, sehingga dicari-cari kesalahan untuk mempermalukan dirinya. “Tapi, jelaslah lihat nanti siapa yang malu,” ujar Irwandi Yusuf.

20180511-sidang-paripurna-khusus-dpra

Sidang Paripurna Khusus DPR Aceh (Foto: Muhammad Saleh)

Irwandi menegaskan. Tiada pengakuan Ruslan Abdul Gani yang menyebutkan dirinya diduga menerima suap. “Dibutuhkan orang yang waras untuk membaca dokumen itu. Kalau tidak waras jangan salah-salah mengambil kesimpulan. Ruslan tidak pernah mengatakan itu.” tegasnya.

Terkait hak interpelasi yang diajukan DPR Aceh, Irwandi Yusuf mengaku akan datang pada saat dipanggil. ”Saya akan datang diwakili tim hukum, bisa juga saya datang sendiri. Semua hak mereka, anak kecil punya hak,” ungkapnya. Dalam kesempatan itu, dia juga berjanji akan memberikan dokumen Pergub APBA 2018 pada setiap anggota DPR Aceh Senin pekan depan.

Sebelumnya, atau Rabu (9/5/18) malam. DPR Aceh memutuskan melakukan hak interpelasi terhadap Gubernur Aceh. Keputusan itu diambil dalam sidang Paripurna Khusus DPR Aceh yang dihadiri 42 anggota DPR Aceh.

“Ada beberapa alasan, kami di DPR Aceh memutuskan untuk melakukan interpelasi terhadap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Salah satunya, dugaan Irwandi Yusuf menerima suap sebesar Rp 14 miliar lebih, terkait proyek dermaga pelabuhan (CT3) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS),” tegas Ketua Banleg DPR Aceh, Abdullah Saleh, SH, usai mengikuti Sidang Paripurna, di Gedung DPR Aceh, Banda Aceh, saat itu.

Menurut Abdullah Saleh yang juga inisiator hak interpelasi, dugaan itu tertuang dalam dakwaan jaksa terhadap mantan Kepala BPKS Sabang, Ruslan Abdul Gani. Dia mengungkapkan, pihaknya telah memiliki dakwaan mantan Kepala BPKS, Ruslan Abdul Gani yang kini sudah dibui terkait korupsi Dermaga CT-3 BPKS.

Dalam dakwaan itu, tegas Abdullah Saleh jelas disebutkan jika Irwandi Yusuf diduga menerima aliran dana haram itu. Menurut Abdullah Saleh, alasan lain adalah, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf diduga melakukan sejumlah pelanggaran perundang-undangan dalam kaitan penerbitan Pergub Nomor 9/2018, tentang APBA 2018, dan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemindahan tahanan cambuk dari tempat terbuka ke Lapas dan Rutan.

Selain itu, Irwandi Yusuf diduga telah melanggar sumpah jabatan sebagai Gubernur Aceh, terutama kewajiban untuk menjalankan pemerintahan, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD Negara RI Tahun 1945 , dan menjalankan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti pada masyarakat.

“Terakhir, Irwandi Yusuf diduga melakukan pelanggaran moral dan etika, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam melakukan komunikasi dengan sesama penyelenggaraan negara juga dengan berbagai kalangan masyarakat. Bersikap memicu perpecahan antar sesama masyarakat,” ungkap Abdullah Saleh.***

 

 

 

Komentar

Loading...