IPNR Tolak Alokasi APBA Rp 9,8 M untuk Kongres KNPI dan Segera Surati Gubernur Aceh

IPNR Tolak Alokasi APBA Rp 9,8 M untuk Kongres KNPI dan Segera Surati Gubernur Aceh
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ikatan Pemuda Nagan Raya (IPNR) secara tegas menolak alokasi anggaran kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rp 9,8 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018.

"IPNR segera menyurati Kadispora dan Plt Gubernur Aceh untuk meminta dievaluasi kucuran APBA Rp 9,8 M untuk kegiatan kongres KNPI," tegas Ketua Umum IPNR, Ishani kepada media ini, Minggu (09/09/2018).

Ishani mengaku prihatin terhadap alokasi anggaran sebesar itu, disaat kondisi ekonomi masyarakat Aceh semakin memilukan, justeru ada organisasi yang mengatasnamakan pemuda yang menyedot anggaran hingga Rp 9,8 miliar hanya untuk kongres organisasinya.

"Kita berharap Pemerintah Aceh lebih peka terhadap kondisi rakyat Aceh saat ini ketimbang menghamburkan anggaran hampir Rp 10 M untuk satu kelompok. APBA harus dihemat dan dipergunakan untuk hal yang lebih bermanfaat seperti pembangunan rumah fakir miskin, untuk anak yatim, pemberdayaan ekonomi pemuda atau sejumlah kegiatan lainnya yang manfaatnya langsung menyentuh masyarakat. Hal itu lebih wajib sifatnya dari pada kongres KNPI," ujarnya.

Menurut Ishani, selama ini miliaran rupiah tiap tahunnya anggaran kepemudaan di APBA disedot KNPI, sementara tidak sebanding dengan kontribusinya kepada rakyat Aceh.

"Coba dicek, mana tahu anggaran sebelumnya saja banyak yang digunakan untuk jalan-jalan, apakah untuk kongres ini juga dialokasikan untuk uang saku peserta, transport peserta ataupun agenda jalan-jalan ke Sabang dengan alasan promosi Aceh,  perlu dicek lagi," ujarnya.

Ishani memaparkan, jika dilihat Anggaran Dasar (AD) KNPI Bab 8 Permusyawaratan Pasal 16, tentang Kongres menyebutkan bahwa kongres yang digelar tiga tahun sekali, adalah musyawarah utusan organisasi kemasyarakatan pemuda tingkat nasional di KNPI dan DPD KNPI Provinsi.

"Jika kita hitung, jumlah Provinsi di Indonesia 34 provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota. Jika masing-masing level kepengurusan tersebut 10 orang, maka jumlah total peserta adalah 5.420 orang. Lantas dari mana estimasi 15.000 orang seperti klaim ketua DPD KNPI Aceh,”  tanya Ishani.

Pada anggaran dasar KNPI Pasal 16 Ayat 5 disebutkan, penyelenggara dan penanggungjawab kongres adalah DPP KNPI.

"Maka bisa jadi anggaran kongres ini diduga sudah teralokasi dari anggaran DPP KNPI, mungkin saja ada anggaran dari APBN melalui Kemenpora RI. Bukan justeru semata-mata menyedot APBA," tambahnya.

Lanjut Ishani, pada anggaran dasar KNPI Bab 14 Keuangan dan Harta Benda ayat 2 tidak menyebutkan bahwa keuangan dan harta benda KNPI di semua level berasal dari instansi pemerintah (APBN dan APBD).

"Jadi, tidak ada satu landasan pun yang mewajibkan Pemerintah Aceh memperioritaskan alokasi hampir 10 M itu untuk kongres KNPI," tegasnya.

Ketua DPD KNPI Aceh juga dinilai berkilah bahwa mereka tidak menerima dana cash tapi dalam bentuk barang. "Padahal yang patut dipertanyakan seberapa besar dana dari APBN? Jangan tumpang tindih anggaran gitu," imbuhnya.

Sebab itu, meski sudah dianggarkan dalam APBA, maka menurut hematnya perlu ditinjau kembali plot anggaran untuk kegiatan kongres ini, mengingat tangungjawab penyelenggaran ada di tangan DPP KNPI pusat.

"Secara tegas kita mendesak Pemerintah Aceh untuk tidak mencairkan dana tersebut karena kewenangan penyelenggaraan kongres tidak pada otoritas DPD KNPI Aceh," tegasnya.***

Komentar

Loading...